20 May 2019

Apakah Dengan Dilarangnya Eks Koruptor Dilarang Jadi Caleg, Jaminan DPR Bakal Bersih?

KONFRONASI -   Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku tak risau dengan munculnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan DPRD bagi mereka yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Dia bahkan yakin, PKPU tersebut sama sekali tidak menghalangi langkahnya menjadi caleg pada Pemilu 2019.

"Enggaklah menjegal. Saya sih tetap maju dong (sebagai caleg) tahun depan," tegas Taufik kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018).

Taufik yang merupakan mantan Ketua KPUD DKI itu pernah divonis selama 18 bulan penjara pada 27 April 2004 dalam kasus korupsi. Dia terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Namun, fakta itu diakuinya tak akan menjadi masalah karena untuk maju di Pemilu Legislatif 2019, dia tidak merujuk pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018, melainkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ya kita ikutin undang-undang (Pemilu), kita taat aturan pada undang-undang, kita ikut undang-undang dong," tegas politikus Partai Gerindra itu.

Hanya saja, Taufik mengaku tak habis pikir dengan langkah KPU membuat larangan nyaleg yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, yaitu UU Pemilu.

"Buat saya sih aneh saja. Kalau lembaga kayak (KPU) begitu bisa semau-maunya buat aturan tanpa mengindahkan UU, bagaimana nih?" kata Taufik.

Karena itu, dia yakin bahwa akan ada yang mengajukan uji materi terkait Pasal 7 PKPU tersebut ke Mahkamah Agung, meski dia sendiri belum berencana membawa pelarangan itu ke proses hukum.

"Saya belum sih (berencana menggugat). Tapi saya yakin itu melanggar undang-undang dan akan kalah (uji materi). Lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang masa langgar undang-undang. "Kalau kemudian sudah dibatalin Mahkamah Agung, masa tetap mau dijalanin (PKPU)," tegas Taufik.

Namun, penilaian Taufik dibantah Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia meragukan lembaga sekelas KPU akan membuat regulasi yang asal-asalan tanpa melihat dampak serta prosesnya.

"Coba tanya KPU ada dasarnya tidak membuat itu (PKPU)? Pasti ada. Kalau tidak ada, dasarnya hukum kepantasan, jadi harus progresif," ujar Saut kepada Liputan6.com, Senin (2/7/2018).

Bahkan, dia menyambut baik langkah KPU melarang eks napi korupsi karena dinilai telah membantu upaya KPK membangun pemerintahan yang berintegritas. Saut yakin, pemberantasan korupsi tak akan berhasil jika hanya dilakukan KPK, melainkan juga ditentukan oleh pilar-pilar lainnya seperti KPU.

"Hal itu sejalan dengan Roadmap KPK sampai tahun 2023 tentang membangun integritas nasional. Itulah sebabnya demokrasi dan pemberantasan korupsi memiliki jalan kerja yang berbeda, namun tujuannya sama. Intinya, KPK harus mendukungnya (PKPU)," tegas Saut.

Infografis eks koruptor dilarang nyaleg (Liputan6.com/Triyasni)

Dia melanjutkan, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan tanpa henti dengan beragam cara. Meski di sisi lain dia mengakui hal itu tidak mudah karena menyangkut banyak hal, seperti perilaku masyarakat serta budaya malu yang mulai hilang.

"Anda berupaya saja tidak ada jaminan akan berhasil karena ada banyak variabel yang menentukan. Apalagi kalau Anda tidak berusaha, maka akan semakin panjang perjalanan kita melawan perilaku jahat itu," ujar Saut.

Namun, dia optimistis PKPU tentang larangan eks koruptor nyaleg akan didukung oleh partai politik. Alasannya, langkah pemberantasan korupsi akan makin ringan jika didukung partai politik.

"Bisa jadi mereka (partai politik) mendukung, tapi tidak all out, karena pintu korupsi itu banyak jenisnya. Jadi kita harus melakukan banyak cara, all out and total football. Semua sama-sama, kalau KPU dan KPK saja akan lama," pungkas Saut.

Hingga kini, dukungan parpol atas PKPU larangan eks koruptor nyaleg masih beragam. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, mendukung aturan tersebut. Bahkan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya tidak pernah mencalonkan caleg yang pernah menjadi napi kasus korupsi.

"Saya dengar KPK setuju, PKS setuju. Sejak dari awal PKS memang tidak pernah mencalonkan napi koruptor, tidak pernah. Jadi walaupun tidak ada aturan ini, PKS tidak akan mencalonkan mantan napi koruptor," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

PKS, kata dia, mendukung PKPU larangan eks napi korupsi sebagai upaya pencegahan agar para wakil rakyat terpilih bebas dari korupsi.

"PKS sangat mendukung segala upaya untuk memberantas korupsi, termasuk dikeluarkannya PKPU sebagai tindakan preventif agar dari hulunya hingga hilir proses demokrasi kita disterilkan dari masalah korupsi," tegas Hidayat.

Dia berpendapat, jatah kursi wakil rakyat harusnya diberikan kepada mereka yang tidak pernah terlibat kasus korupsi. Sebab, masih banyak warga negara yang bersih untuk menjadi caleg.

"Kalau masalah mantan napi koruptor, baiknya diberikan kepada yang non-koruptor. Karena di Indonesia ini yang tidak pernah terjaring masalah korupsi masih berjuta kali lebih banyak daripada yang terkena korupsi," tegasnya.

"Kenapa kemudian harus ribet dengan mantan napi korutor yang jumlahnya sedikit. Sementara di sana yang bersih masih amat sangat banyak," pungkas Hidayat.

Namun, pertanyaannya sekarang, apakah PKPU tersebut sudah bisa dilaksanakan dan sah secara hukum?(KONF/LIPUTAN-6)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Minggu, 19 May 2019 - 20:59
Minggu, 19 May 2019 - 20:58
Minggu, 19 May 2019 - 20:55
Minggu, 19 May 2019 - 20:51
Minggu, 19 May 2019 - 20:42
Minggu, 19 May 2019 - 20:35
Minggu, 19 May 2019 - 20:28
Minggu, 19 May 2019 - 20:24
Minggu, 19 May 2019 - 20:21
Minggu, 19 May 2019 - 20:12
Minggu, 19 May 2019 - 20:05
Minggu, 19 May 2019 - 19:54