24 March 2017

Apa Motivasi JK Ngotot Jadi Cawapres Jokowi?

KONFRONTASI-Nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) santer diberitakan bakal menjadi calon wakil presiden mendampingi capres dari PDI Perjuangan Joko Widodo. Namun demikian hal tersebut tidak serta merta disambut baik oleh semua kalangan, termasuk oleh sebagian pendukung Jokowi sendiri.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens mengatakan pengalaman politik JK akan menggangu jalannya pemerintahan karena ada kemungkinan bekas ketua umum Golkar itu akan lebih dominan.

“Jika Jokowi memilih JK, nantinya yang dominan itu justru JK dibanding Jokowi dalam mengelola pemerintahan,” kata Boni Hargens dalam suatu kesempatan di Jakarta.

Boni menjelaskan, selain punya pengalaman politik, sosok JK juga identik sebagai pengusaha yang bisa merusak aura politik dari Jokowi yang selama ini bersih. Ada kemungkinan terjadi tumpang tindih pimpinan. JK itu nantinya sulit memisahkan diri bagaimana mengelola kepentingan rakyat dengan bisnis keluarga. Lagipula sudah tua 72 tahun, mau apa lagi, tegasnya.

Hal senada juga pernah dilontarkan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Hasbi A. Menurutnya, apabila duet Joko Widodo-Jusuf Kalla dipaksakan maka orang yang seharusnya memegang otoritas tertinggi malah bisa menjadi yang kedua.

"Jokowi cocok dengan JK atas dasar apa dicocokkan, apakah mereka punya chemistry yang sama, atau orang yang seharusnya memegang otoritas tertinggi malah menjadi yang kedua," ujar Hasan Hasbi A dalam sebuah diskusi di Jakarta

Menurut Hasbi, Jusuf Kalla adalah senior yang memiliki berbagai pengalaman dalam bidang apa pun yang luar biasa. JK pernah menjadi wakil presiden, mantan Ketua Umum Partai Golkar, dan sekarang Ketua Palang Merah Indonesia.

"Orang seperti Pak JK buat saya seharusnya menjadi mentor bagi siapa pun presidennya bukan berburu jabatan, siapa pun presidennya maka JK bisa menjadi mentor bagi presiden terpilih," ujar dia.

Jadi, lanjutnya, jangan lagi ada pihak-pihak yang memaksa JK untuk berburu jabatan. Karena kalau JK kalah maka tidak dipakai lagi padahal padahal ilmunya sangat dbutuhkan bagi bangsa Indonesia.

"Kalau partai A dan B koalisi dan kemudian tokoh ini terpaksa dipasangkan, apakah ini bisa adaptasi, kan belum tentu," kata dia.

Kalau dilihat dari segi karakter, Jokowi adalah orang yang suka turun ke lapangan sehingga pendampingnya itu harus berani untuk tidak muncul di lapangan yaitu berada di kantor untuk mengurusi masalah administrasi maupun keuangan.

"Kalau yang satu udah keluar maka ada satu yang di kantor jaga gawang, masalah administrasi. Untuk Jokowi, wapresnya harus ada orang yang berani untuk tidak muncul di lapangan. Kalau dua-duanya sama-sama menonjol maka itu karakternya tidak cocok," kata dia.

Selain itu, ia mengutarakan, karakter cawapres Jokowi tak mengenal kata kompromi, sedikit lebih keras yaitu menjadi benteng bagi mantan Walikota Solo tersebut di depan.

"Dan juga ada karakter yang sedikit keras, tanpa kompromi, harus ada benteng di depan seperti Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," ujar dia.

Jadi, ia mengatakan kombinasi seperti itu akan lebih berguna bagi bangsa Indonesia jangan sampai memasangkan itu Jawa dipasangkan luar Jawa, Sipil-Militer dan sebagainya.

"Buat saya kombinasi seperti itu akan berguna untuk bangsa jangan sampai memasangkan itu Jawa luar Jawa, sipil militer. "Chemistry" itu nomor satu. Benar gas dan rem tapi jangan sampai gas dan rem itu tidak punya chemistry," ujar dia.

Di sisi lain, sosok JK sendiri dinilai telah gagal membangun Golkar saat menjadi Ketua Umum 2004-2009. Hal tersebut nampak jelas pada Pemilu 2009 dimana perolehan suara Golkar merosot tajam dibandingkan tahun 2004 saat Golkar masih dipimpin oleh Akbar Tanjung. Hal tersebut diungkapkan oleh Wasekjen Golkar Musfihin Dahlan dalam diskusi bertema “Capres-Cawapres Golkar” yang diselenggarakan Freedom Foundation, Senin sore (12/5/2014).

Bahkan akademisi Paramadina Herdi Sahrasad justeru mempertanyakan jika JK tetap ngotot ingin menjadi cawapres Jokowi, apa motivasinya? Apakah benar-benar untuk kepentingan bangsa, atau ada kepentingan yang lain.

“Kita harus jeli melihat peta politik, mengapa JK begitu ngotot ingin menjadi pendamping Jokowi? Apakah benar-benar untuk kepentingan bangsa atau ada udang di balik batu,” ungkap Herdi.

Lebih lanjut Herdi berpendapat sosok teknokrat tepatnya ekonom dibutuhkan calon presiden (capres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, sosok seorang ekonom sebagai cawapres Jokowi, dinilai penting untuk mengisi kekosongan dalam diri capres PDIP.

Ditambah lagi, kata dia, Indonesia bakal memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, karena itu sosok ekonom sangat dibutuhkan Jokowi untuk menjalankan pemerintahan Indonesia lima tahun ke depan.

"Maka Jokowi membutuhkan administrator untuk menyampaikan gagasan-gagasannya yang disebut Revolusi Mental. Karena dia (Jokowi) ingin bisa lepas dari liberalisme dan ingin kembali ke ekonomi kerakyatan yang dia sebut Trisakti. Ajaran Trisakti Bung Karno," ungkapnya saat diskusi di Galeri Cafe, TIM, Jakarta, Minggu (11/5/2014).

Category: 

loading...

Berita Terkait

Baca juga


Loading...