27 February 2020

Anggota Komisi III DPR, Sahroni Minta Presiden Tak Ditarik ke Pusaran Ranah Pansus KPK

 

KONFRONTASI -   Masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui diperpanjang. Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta semua pihak menerima keputusan itu.

Selain itu Sahroni berharap tak ada lagi uang melibatkan presiden ataupun wakil presiden untuk  evaluasi kinerja lembaga anti rasuah yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK.

"Hak Angket adalah ranah DPR. KPK dan pendukungnya jangan cengeng dan tarik-tarik presiden dalam pusaran masalah KPK," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (27/9).

Pada kesempatan ini Sahroni juga mengomentari pernyataan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang menyebut pihaknya tidak akan menghadiri undangan rapat Pansus Angket meski masa kerja Pansus telah diperpanjang.

Laode menegaskan pihaknya baru akan hadir jika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Sahroni seharusnya pimpinan KPK tak perlu khawatir bila merasa telah melakukan sesuai prosedur hukum berlaku. Bahkan Sahroni menekankan pertemuan dalam dilakukan tertutup bila memang klarifikasi yang akan dilontarkan pimpinan KPK dianggap menyangkut hal sensitive seperti keamanan bangsa.

"Hak Angket adalah yang paling tinggi di UU 1945 yg diatur dalam UU MD3. Sangat disayangkan kalau KPK berfikir menunggu hasil putusan MK. Sebenarnya kalau memang tidak ada apa-apa, datang saja ke Pansus, mari duduk dan jelaskan apa yang menjadi pertanyaaan dari Pansus toh semua terbuka dalam hal apapun," paparnya.

Jika dipandang perlu, sambungnya, Pansus bersedia menggelar rapat secara tertutup.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) perihal perpanjangan masa kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JK secara tegas menyampaikan persoalan Pansus Hak Angket KPK berada di internal DPR.

JK bahkan menekankan ia tidak mempersoalkan biaya yang keluar untuk Pansus Hak Angket KPK, lantaran DPR memiliki anggaran tersebut.

"Kan anggaran DPR cukup besar," kata JK beberapa waktu lalu.(Jft/Skala)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...