15 November 2019

Anggota DPR Dedi Mulyadi Dan Yayasan Pendidikan Indorama Dilaporkan Ke KPK

KONFRONTASI -   Skandal dana Hibah ke Yayasan Pendidikan Indorama (YPI) akan berakhir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) memutuskan untuk melaporkan Dedi Mulyadi dan YPI atas dugaan penyelewengan dana hibah ini ke KPK minggu ini.

Zaenal Abidin, Ketua KMP menegaskan itu kepada eNPe.com hari ini (9/10). “Berdasarkan audit BPK penyimpangan hibah ini terang benderang. Sejak awal tidak sesuai prosedur. Tapi Bupati Dedi Mulyadi menyetujui dana hibah itu. Dalam pemakaiannya dana itu menurut BPK juga tidak jelas. Biar tidak berlarut-larut kita lapor ke KPK minggu ini,” jelas Zaenal.

ZAENAL ABIDIN

Pihaknya menambahkan, sejak awal pencairan dana hibah ini bermasalah. “LHP BPK pada 2017 menyebutkan bahwa cairnya dana hibah ke YPI sebesar Rp 2,7 miliar tanpa proposal awal. Publik perlu tahu, kenapa Dedi Mulyadi mau mencairkan dana hibah tanpa proposal. Ini kesalahan fatal dan mendasar,” jelasnya.

Temuan BPK lain, jelas Zaenal adalah alokasi dana hibah yang tidak jelas. “Hasil audit BPK menyebutkan aliran dana itu untuk beasiswa siapa tidak jelas. Bahkan, masih menurut BPK, laporan pertanggungjawaban dana hibah itu tidak ada,” ujar ZA sapaan akrab Zaenal.

Yang lebih tidak masuk akal itu, menurut ZA, pada APBD Pemkab Purwakarta 2017, keuangan Pemda lagi parah-parahnya. “Ini kok memberi dana hibah kepada perusahaan yang kaya raya. Ini pasti ada apa-apanya. Ibarat orang kere, miskin, tapi menyumbang kepada orang kaya,” jelasnya.

DEDI MULYADI

Menurut Zaenal, Dedi Mulyadi harus mampu menjelaskan ke KPK soal hibah ini. “Persoalan ini serius. Dan KMP akan mengawal sampai tuntas,” jelas Zaenal.

Sebelumnya, YPI Indorama mendapat dana hibah dari Bupati senilai Rp 2,7 miliar. Dana itu cair dalam dua tahap. Pertama pada 4 Juni 2015 sebesar Rp 1,8 miliar dan pada 30 Maret 2017 sebesar Rp 900 juta.

Belakangan, berdasarkan audit BPK hibah ke YPI ini bermasalah. Karena alokasi dana ini menyimpang dari ketentuan dan tidak dijabarkan secara detail pemanfaatan dana hibah itu.

AGAR TUNTAS KE KPK

Zaenal menambahkan, laporan ke KPK untuk menuntut agar skandal ini diusut tuntas. “Kami laporkan Dedi Mulyadi sebagai Bupati saat itu dan Yayasan Pendidikan Indorama. Ini biar jelas siapa terlapornya,” jelas Zaenal.

Selama ini, menurut ZA, banyak dugaan korupsi di Purwakarta yang tidak jelas

ujung pangkalnya. “Kami hanya percaya ke KPK. Maka dari itu, kami akan datang ke KPK untuk mengadukan soal ini,” jelasnya.

KMP, menurut Zaenal, minta dukungan dan doa kepada masyarakat Purwakarta yang selama ini geram terhadap berbagai dugaan korupsi. “Ini dugaan korupsinya nyaris terjadi di semua lini. Tapi yang kakap tidak ada satupun yang tuntas. Kami mohon dukungan moral dan doa,” jelas Zaenal.

Sementara itu, anggota DPR dari Partai Golkar Dedi Mulyadi ketika dikonfirmasi soal rencana laporan KMP ini enggan menjelaskan. Upaya konfirmasi media ini melalui sms tidak dijawab oleh yang bersangkutan. (Jft/Enpe.com).

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...