16 October 2019

Analis Sosial Muda Saleh: Sebut Jaga Martabat Kedua Paslon, KPU Justru Jatuhkan Kredibilitas Jokowi

KONFRONTASI  -     Analis sosial Universitas Bung Karno (UBK) Muda Saleh mempertanyakan jawaban Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, yang menyatakan, bahwa bocoran pertanyaan untuk paslon karena demi menjaga martabat kedua paslon. Dimana Arief menyatakan hal tersebut seusai melantik komisioner KPUD se-Sumsel di Palembang, Senin (7/1/2019).

Sebelumnya, Arief menyebutkan, KPU menghindari adanya pertanyaan yang justru saling menjatuhkan. “Kita harus menjaga martabat dua paslon dan kita tidak ingin ada pertanyaan-pertanyaan yang justru saling menjatuhkan,” ujarnya, kepada awak media, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa kebijakan itu diambil dari pengalaman debat-debat sebelumnya yang pertanyaannya cenderung detail dan terkesan memojokkan paslon lain. Oleh karena itu, pihaknya tak ingin ada pertanyaan lain kecuali yang disiapkan KPU.
“(Debat) ini bukan seperti ulangan. Ini yang diminta adalah bukan sekedar menjawab satu tambah satu sama dengan dua, bukan begitu. Tapi logika untuk merangkai, menjelaskan sebetulnya Indonesia ke depan untuk masalah hukum, korupsi, terorisme, HAM bagaimana,” jelasnya.

Sementara itu, Muda menyatakan, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar. Karena menurutnya, dengan menjaga martabat kedua paslon justru menaikkan level pertanyaan yang bermutu tinggi. “Ini kita bicara soal negara, memajukan negara, membahagiakan rakyat, dari mana akal sehat KPU menyatakan menjaga martabat paslon, ini bisa diartikan ke dalam bahasa lunak yang diartikan bahwa KPU memahami kemampuan paslon yang dinilai tidak mampu jika diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit,” ujarnya, di Jakarta, tadi malam.

Muda juga menyatakan, bahwa ada indikasi menjatuhkan presiden Joko Widodo sebagai pertahana. “Jokowi itukan presiden, beliau sudah pasti setidaknya tau banyak hal tentang Indonesia, karena itu menjadi kelebihan pertahana. Jadi menurut saya justru malah pertanyaan yang sangat sulit, dan bersifat menguji, namanya juga debat, mana ada debat yang ringan-ringan, ini bicara negara bung!,” ketusnya.

Selain itu, menurutnya, debat capres seharusnya meluas, dan mempertontonkan bahwa calon kepala negara mengetahui banyak hal di Indonesia, baik politik, ekonomi, budaya, dan hal-hal krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

“Tau gak, Indonesia itu sempat menjadi topik dalam perdebatan kampanye pemilu Australia 2016, dimana isunya terkait kebijakan pemerintah Australia terdahulu yang pernah menyetop ekspor sapi ke Indonesia serta maraknya penyelundupan manusia ke Australia dari perairan Indonesia.

Adapun dalam debat ini melibatkan pemimpin Partai Nasional Barnaby Joyce, politisi Partai Buruh Joel Fitzgibbon, serta pemimpin Partai Hijau Richard Di Natale itu berlangsung di kota pedalaman Goulburn, Rabu (25/5/2016) malam, kalau saya tidak salah ya.

Sebagaimana diketahui, debat tersebut digelar oleh lembaga penyiaran publik ABC dan dimoderatori oleh wartawan politik Chris Uhlmann. Topiknya menyangkut isu-isu terkait kehidupan pedalaman Australia, termasuk isu ekspor ternak hidup.

“Dimana dalam debat tersebut, Barnaby Joyce yang juga Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertanian Australia, menjelaskan bahwa di saat Australia merupakan penyuplai terbesar kebutuhan daging di Indonesia pada tahun 2011, tiba-tiba saja Pemerintah PM Julia Gillard dari Partai Buruh saat itu menghentikan kebijakan ekspor ternak hidup, mungkin ini bisa dicek pada artikel berita internasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, PM Malcolm Turnbull memang sempat menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara Pemerintah Indonesia dengan penyelundupan manusia, dan menyatakan sangat menghargai kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Bayangkan, debat pemimpin negara di luar Indonesia sudah bahas hubungan terhadap negara tetangga, dan hal -hal yang besar. Ini masih sebatas jaga martabat?,” KPU konyol!,” tutupnya.(Jft/IndonesiaKita)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...