27 May 2017

Ahok Ngadu ke Jokowi Soal Pembatalan Reklamasi, Rizal Ramli: Jangan Cengenglah Jadi Orang!

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya, ia mempertanyakan pembatalan reklamasi pulau G berdasarkan hasil rapat gabungan kementerian yang dipimpin Rizal Ramli.

Merespon hal tersebut, Rizal Ramli menyebut apa yang dilakukan Ahok sebagai tindakan cengeng.

“Jangan cengenglah jadi orang. Esensinya jangan cengenglah, masa semuanya harus diadui pada Presiden,” kata Rizal usai mengelar rapat pengembangan kawasan Natuna di Kantor Kementerian Perikanan dan Kelautan, Rabu (13/7).

Dia mengingatkan Ahok agar tahu bahwa masing-masing Menteri yang membatalkan reklamasi pulau G tersebut mempunyai wewenang dan dilindungi undang-undang.

“Jangan lupa masing-masing Menterian ini punya wewenang yang dilindungi perundang-undangan. Misalkan pelabuhan punya kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut diluar pelabuhan punya kewenangan Menteri Perhubungan, kemudian wewenang tentang lingkungan hidup. Satu menteri aja bisa membatalkan apalagi tiga Menteri dan ini berdasarkan undang-undang,” tukasnya.

Dia heran dengan prilaku Ahok yang seakan ‘mengadu domba’ dirinya dengan Presiden melalui dalih Keputusan Presiden (Kepres). Padahal katanya Kepres itu sudah dianulir oleh peraturan yang baru.

“Jangan mengacu kepada Kerpres lama yang kada luarsa tahun 1995 kan ada peraturan yang baru. Berpikir moderenlah jangan kuno gitu berpikir melihat yang lama,” tandas Rizal.

Sebelumnya diketahui Ahok sudah menyurati Presiden Joko Widodo sebagai protes penghentian reklamasi Pulau G oleh rapat gabungan kementerian yang dipimpin oleh Rizal Ramli

Ahok menjelaskan, izin reklamasi didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) No. 52 Tahun 1995. Oleh karena itu, penghentian reklamasi harus dilakukan oleh Presiden.

“Kita kirim surat ke Istana karena Keppres. Nah, saya tidak mungkin membatalkan sebuah reklamasi. Kalau saya hanya membatalkan dari seorang menteri, berarti saya melawan Keppres dong?” kata Ahok.

Kemudian terkait ini juga PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) sebagai pihak pengembang menolak penghentian reklamasi. Presiden PT Agung Podomoro Land, Cosmas Batubara menuntut kepastian hukum berinvestasi di Indonesia, pasalnya dia merasa telah mengantongi seluruh persyaratan dan perizinan, sehingga dengan penghentian aktivitas reklamasi menjadi contoh ketidakjelasan iklim investasi di Indonesia.

“Kami mengharapkan kepastian usaha, kalau kita mau menarik pengusaha luar untuk investasi, dari kami di dalam aja bituh kepastian usaha,” kata Cosmas.

Bahkan lebih lanjut dia menggertak pemerintah agar berhati-hati dalam memutuskan kebijakan yang membawa kerugian bagi pengusaha sebagai penyokong pajak, terlebih katanya pemerintah bekerja atas pemasukan dari pajak.

“Kami bekerja tidak ugal-ugalan, kami bekerja secara profesional dan berintegritas, jadi kami menyayangkan itu. Kami bekerja membayar pajak dan birokrasi itu bekerja atas pajak kita. Tolong hati-hati mengatakan sesuatu pendapat pada pembayar pajak,” tegasnya.[mr/akt]

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...

Baja juga