20 April 2019

Ahok Bisa Lengser, Ketua DPRD DKI Mengeluh Sudah Kecapaian Jaga Ahok

KONFRONTASI- Ahok, si Gubernur DKI, mungkin  lengser karena kelemahannya sendiri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keputusan dewan untuk menggunakan hak angket adalah keputusan terbaik untuk menyelesaikan polemik RAPBD 2015.

Pasalnya polemik RAPBD DKI sudah semakin keruh dan menyudutkan DPRD sebagai pihak yang bersalah dengan melakukan anggaran-anggaran siluman.

"Sekarang kan konstitusi dan UU jangan ditabrak. Masa konstitusi kalah dengan opini, kita harus terbuka. Dia (Ahok) kan teman saya, saya pemenang pemilu di Jakarta, bisa diajak ngomong," ujar Prasetyo, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Dia mengatakan keputusannya untuk mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didasari karena Pemprov DKI sudah menyalahi prosedur dalam pembahasan RAPBD. Sebab draf yang diberikan ke Kemendagri bukanlah hasil pembahasan yang disepakati dengan DPRD.

Prasetyo juga mengaku terseinggung dengan pernyataan Ahok yang menyebutnya sebagai oknum yang menghalangi pencairan RAPBD oleh Kemendagri lewat surat tersebut.

"Prosedurnya sudah benar kok. Kenapa saya buat surat, resmi loh, saya ketua DPRD loh, tapi dia bilang oknum, abis oknum ada penipu," katanya.

Pras panggilan akrab Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah berupaya menjadi penghubung Pemprov DKI yang dipimpin Ahok dengan DPRD.

Sehingga segala kebijakan yang dibuat Ahok dan pemprov akan didukung jika hal itu untuk kepentingan warga Jakarta. Namun sikap Ahok sampai sejauh ini sangat labil, sehingga sering membuat pernyataan yang menyudutkan dan banyak menuding DPRD.

"Saya sudah menyatukan DPRD ini 106 full, tidak ada KIH dan KMP yang ada koalisi Kebon Sirih. Tujuan baik untuk membangun ibu kota yang baik, saya setuju dengan terobosan Ahok, masyarakat kecil diperhatikan, banjir sudah baik, sudah baik. Tapi kalau pola dia radikal caranya begini saya jagainnya juga capek saya sampe sakit gini," tandasnya.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku suka dengan cara kerja Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), tapi tidak dengan etikanya. Mendengar itu, Ahok hanya menanggapi santai.

Dia justru balik menyebut dewan yang 'bermain' dalam APBD dengan 'menyunat' sejumlah anggaran program unggulan DKI hingga Rp 12,1 triliun lebih tidak beretika.

"Makanya saya bilang yang menurut saya etika itu orang yang tidak mencuri uang rakyat. Menurut saya kalau Anda beli UPS (Uninterrupted Power Supply) buat sekolah hampir Rp 6 miliar itu tidak beretika, sekalipun Anda amat santun berbicara. Menurut saya seperti itu," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).

"Orang mencuri uang rakyat untuk sekolah UPS. Kamu sekarang ini saya kasih (daftar), kalian cek ke kepala sekolah. Ini kan dari SMA, tanya emang betul sekolah butuh UPS begitu canggih," lanjutnya.

Sebelumnya, Prasetyo menuturkan, DPRD sebagai legislatif adalah mitra dengan Gubernur DKI. Maka permasalahan soal APBD DKI harusnya diselesaikan sesuai mekanisme pemerintahan daerah. Pada posisi itulah ada etika juga yang harus dikedepankan.

"Yang terjadi tidak seperti itu, seakan saya oknum. Saya sahabat Ahok. Tapi yang dibuat tiap hari bukan main, menyebut penipu dan lain-lain. Kok ke situ," ujar politisi PDIP itu dalam sidang paripurna hak angket di Gedung DPRD.
[yha] -

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...