12 November 2019

70 Juta Rakyat Tak Akan Tonton Pelantikan Jokowi-Maruf?

KONFRONTASI -  70 JUTA RAKYAT Indonesia siap mematikan pesawat Televisi tanggal 6 sampai 8 Juli 2019. Rakyat beralasan bahwa pada hari tersebut ada pelantikan presiden dan wakil presiden di Televisi.   

Tidak ada legitimasi rakyat, jika menang atas kecurangan, demikian alasan mereka atas penyiaran pelantikan dan pengukuhan presiden dan wakil presiden itu di negeri ini, jika itu diperoleh dengan kecurangan. Demikian sebagian penonton Televisi beralasan.

Para netizen di media sosial menambahkan, beban listrik naik, tidak usah hidupkan TV, tidak usah lihat pelantikan presiden dan wakil presiden, dan tidak usah dengar berita mainstream.

Sebelumnya ahli filsafat Rocky Gerung mengungkapkan ada hal di luar kebiasan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pilpres 2019. Prabowo Subianto terlihat gembira sementara Joko Widodo malah gugup.

Padahal, MK dalam putusannya menolak gugatan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Dengan arti, MK menguatkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi-Maruf sebagai pemenang pilpres.
"Yang mengagetkan saya melihat potongan di layar Tv adalah pak Prabowo justru gembira-gembira saja menghadapi soal ini. Yang agak gugup malah kubu pak Jokowi karena menunggu kepastian kapan rekonsiliasi dengan pak prabowo," kata pengamat politik, Rocky Gerung saat menjadi pembicara program Indonesia Lawyers Club (ILC) dengan tema 'Setelah Vonis MK: Seperti Apa Wajah Demokrasi Kita?', Selasa malam (2/7).

Jadi jelas Rocky, agak ajaib seorang yang memenangkan pilpres yang seharusnya berpesta justru hatinya tidak lega. Menurutnya, itu yang menerangkan bahwa Jokowi dimenangkan secara legal tapi legitimasi ada pada Prabowo.
Ahli filsafat ini mengungkapkan, ada yang belum tuntas dengan putusan MK, kedua kuasa hukum masih saling berargumen, dan masyarakat masih terbelah.

"Saya membayangkan demokrasi kita akan kembali berhadapan pada hal yang sama mungkin 10 bulan kedapan saat Pilkada serentak 2020, dan ini akan caaryover ke situ problem ini, karena tidak ada formulasi untuk menyelesaikan," tutur Rocky.

Namun, dia tidak setuju MK dianggap tidak memiliki kemampuan, yang ada lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu tidak berani memanfaatkan kemampuan secara maksimal. MK gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum.

"Kan dokter enggak bisa bilang penyakit anda enggak bisa kami kenal, sudah pergi ke dukun saja, enggak bisa begitu. Sama dengan problem ini, publik merasa ada kecurangan datang ke MK, MK bilang itu persoalan etis, kami tidak bisa putuskan. Lalu gimana? Berdoa!" ujar Rocky.

Padahal, MK dibuat agar orang tidak terlalu banyak berdoa dan supaya langit lebih dekat dengan bumi.

"Seluruh problem itu diselesaikan dengan filosofi yang disebut judicial activism, itu prinsip yang diberikan pada MK. Ambil diskresi seabsolute mungkin soal justice. Itu yang tidak dilakukan MK," sebut Rocky, sambil menambahkan itu dasarnya kenapa publik masih terpecah. 
(Redaksi)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...