24 February 2018

Jika Konsisten Usung Trisakti, Jokowi Diminta Jangan Pasang Menteri Berbau Neolib

Konfrontasi-Terkait pemilihan para menteri, Presiden Joko Widodo dan wapres Jusuf Kalla diminta memperhatikan hasil penelusuran KPK yang menandai sejumlah nama dengan warna merah.

"Pak Jokowi harus betul-betul selektif memilih calon menterinya. Harus benar-benar memperhatikan rekomendasi dari KPK dan PPATK," kata heri Budianto, Direktur Eksekutif Polcomm Institute dalam diskusi 'Membangun Sinergi Pemerintahan dan Parlemen yang Sehat di Cafe Cheese Cake Factory Jalan Cikini Raya, Jakpus, Selasa (21/10/2014).

KPK dan PPATK memang sudah memberikan hasil penesuluran untuk 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi melalui Tim Transisinya. ‎Hasilnya, ada beberapa nama yang rekam jejaknya diberi warna merah dan orange oleh KPK. Menurut Heri, Jokowi tak boleh mengangkat seseorang yang sudah masuk dalam radar KPK sebagai menteri, jangan mengangkat para Neoliberal dan oligarkis jadi menteri.

"Pak Jokowi jangan memasang orang-orang yang berbau neoliberal kalau mau berdiri di atas kaki sendiri dengan konsep Trisakti Bung Karno. Jangan mengambil mereka yang masuk radar KPK. Yang disebut-sebut, atau baru hanya sekadar dipanggil KPK. Kalau tidak, pemerintahannya akan tersandera cepat atau lambat dengan kasus korupsi," lanjut Heri.

Dari 43 nama calon menteri akan dipilih lagi oleh Jokowi-JK untuk mengisi 34 kursi kabinet. Pemberian nama lebih ini menurut Heri bagian dari strategi Jokowi untuk menjadikan hasil penelusuran KPK dan PPATK sebagai landasan penolakan pada calon menteri bersangkutan.

"Pak Jokowi sengaja memberi nama 43 bisa saja agar beliau ada alasan untuk menolak nama-nama lain yang memang memiliki rekam jejak tak bagus dan mendapat tanda merah dari KPK," pungkasnya.

Karena itu, ia menyarankan Jokowi untuk menunda pengumuman menteri yang direncanakan hari ini. Menurutnya, Jokowi harus mempertimbangkan rekomendasi PPATK dan KPK secara cermat agar bawahannya tak tersangkut korupsi.

Rencananya pengumuman menteri akan dilakukan hari ini oleh Jokowi dan JK. Namun, hingga saat ini belum ada kabar mengenai jadi atau tidaknya pengumuman itu dilakukan.[mr/det]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...