21 November 2017

Wah, KPK Diperalat untuk Menipu?

KONFRONTASI -   Kasus penipuan berkedok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja bermunculan. Baru-baru ini, setidaknya ada dua laporan yang masuk ke KPK. Yang pertama, adanya oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memakai seragam dan logo yang sama dengan KPK mencoba mengganggu kegiatan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jawa Tengah.

Kasus lainnya, terdapat oknum yang mengaku pegawai KPK meminta uang operasional untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan perkara korupsi di Sumatera Utara.

Dalam kasus ini, korbannya menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Ternyata aksi tersebut merupakan modus penipuan karena KPK tidak akan pernah meminta dana operasional ke pihak lain ketika melakukan OTT.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, sejak 2014, KPK telah mencatat sekurangnya ada delapan kasus penipuan berkedok KPK yang telah diputus di pengadilan.

Modusnya bermacam-macam, mulai dari berpura-pura mampu mengurus kasus, pemerasan, termasuk pemalsuan dokumen seperti membuat surat panggilan palsu. Secara total, telah mengakibatkan kerugian miliaran rupiah dari para korbannya.

"Atas dasar itu, sekali lagi KPK mengingatkan kepada masyarakat luas agar waspada terhadap adanya praktik-praktik penipuan berkedok KPK tersebut," kata Saut Situmorang di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Saut menegaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan penipuan atas nama KPK. Tindakan tegas tersebut dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban atas penipuan yang berkedok dan mengatasnamakan KPK. Tindakan tegas juga dilakukan agar nama baik KPK tidak rusak atas perilaku atau aktivitas penipu tersebut.

“Kami tidak ingin lagi ada masyarakat yang dirugikan oleh ulah para penipu ini. Kami tidak akan membiarkan nama KPK jadi rusak gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut,” tegasnya.

Saut mengimbau masyarakat untuk langsung melapor jika menemukan ada yang mengaku sebagai pegawai atau perwakilan KPK untuk meminta imbalan dengan menjanjikan sesuatu. Karena pegawai KPK dilarang menjanjikan/menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun.

“Kami juga tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga manapun sebagi perpanjangan tangan,” jelasnya.

Pegawai KPK, sambung Saut, selalu membawa surat penugasan dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan lembaga. Segala proses di KPK yang melibatkan masyarakat juga tidak pernah memungut biaya. semuanya gratis.

Termasuk untuk penerimaan calon pegawai KPK, semua dilaksanakan terbuka melalui program Indonesia Memanggil untuk masyarakat umum.

“Kami tak pernah merekrut pegawai melalui undangan perorangan, apalagi sampai meminta biaya,” paparnya.

Jika ditemukan oknum yang mengaku-aku sebagai pegawai KPK dan meminta imbalan, lanjut Saut, mohon segera memberitahukan/melapor kepada pihak kepolisian terdekat atau kepada KPK melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat Jalan Kuningan Perdana Kavling 4, Setiabudi, Jakarta.(KONF/HANTER)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...