27 February 2020

M. Taufik: Logika Berpikir Ahok Perlu Diluruskan

KONFRONTASI - Ahok sapaan Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama jangan harap bisa secara otomatis naik jabatan menjadi gubernur, usai mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan jabatannya di Pemprov DKI. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI, Muhammad Taufik, pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, tidaklah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pilgub itu alasnya Undang-undang Nomor 29 tahun 2007," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, 27 Oktober 2014.

Dengan berlandaskan undang-undang tentang Kekhususan DKI Jakarta itu, pasal 203 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2014 dinyatakan Taufik, tidak bisa digunakan sebagai dasar konstitusi untuk Ahok untuk memilih pendampingnya sendiri.

Perppu Nomor 1 tahun 2014 sendiri, merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal 203 dari Perppu tersebut mengatur wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah yang meninggalkan posisinya.

Namun, hal tersebut hanya bisa dilakukan jika pasangan kepala daerah diangkat dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Sewaktu DPR mengesahkan Undang-undang Pilkada, sore harinya Ahok juga bilang seperti itu, bahwa (Pilkada) DKI Jakarta tidak pakai undang-undang itu, tetapi memakai Undang-undang Nomor 29 tahun 2007. Jadi, memang harus diluruskan dulu logika berpikirnya," ujar Taufik.[ian/vvn]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...