28 January 2020

JK 'semprot' RR: JK Malah Permalukan Diri dan Telanjangi Diri Sendiri?

KONFRONTASI- Para analis dan media melihat, reaksi keras Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli (RR) justru membuat JK secara tak sengaja malah mempermalukan dirinya, menelanjangi diri sendiri dan kongsi bisnisnya serta menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar. Mengapa Wapres bersikap sedemikian keras dan marah? Layakkah Wakil Presiden bersikap demikian? Apa hubungan JK dengan pernyataan RR soal rencana utang Meneg Rini Sumarno yang diduga untuk ''keruk'' rente dari Garuda, proyek listrik 35 ribu MW dan beking dalam proyek kereta api cepat?

Mau tahu potensi kerugian Negara dari pembelian 30 unit pesawat Airbus A350-XWB menggunakan pinjaman uang 44,5 milyar dolar itu? mau tahu harga pesawat A350-XWB (Extra Wide Body)? Buka website Airbus, www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/new... biar tahu potensi markup/ korupsi dari pembelian pesawat ini. Harga A350-1000, A350-XWB yang termahal, adalah 351,9 juta dolar per unit. Untuk 30 unit, harganya 10.5 milyar dolar. Kemana yang 34 milyar dolar sisanya? ini senilai Rp. 469,2 trilyun atau setara dengan 20,9 persen APBN 2015. Ini antara lain yang mau diselamatkan Rizal Ramli, apalagi proyek 35 ribu MW senilai lebih dari Rp 1200 trilyun (US$120 milyar).

Tiga hari terakhir ini panggung politik nasional disesaki dengan polemik tajam antara Wakil Presiden Jusuf Kalla denga Menteri Koordinator Kemaritimian dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ada yang mendukung tindakan Wapres JK, namun tidak sedikit yang mendukung langkah Rizal Ramli. Khususnya untuk membuka sisi lain proyek-proyek pemerintah. Harus diakui, polemik antara JK dan Rizal Ramli membuka mata publik terkait proyek-proyek yang dijamin  pemerintah. Bagaimana perspektif hukum kenegaraan menilai tindakan JK dan Rizal?

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny K Harman menilai apa yang dilakukan Wapres Jusuf Kalla telah melampaui kewenangan serta melanggar etika politik. "Janganlah Wapres melampaui kewenangan sebagai presiden. Wapres tidak punya hak menegur menterinya. Kalau Wapres menegur langsung menteri, maka menteri berhak menolak," ujar Benny kepada wartawan di sela-sela sidang paripurna di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Kamis (20/8/2015).

Lebih lanjut menurut doktor hukum tata negara ini, kedudukan menteri, Menko dan wakil presiden dalam sistem kenegaraan Indonesia adalah sama satu dengan lainnya. "Mereka sama menjadi pembantu presiden. Meski jadi pembantu, Wapres ada kelebihan. Pertama, dia dipilih langsung oleh rakyat bersama presiden. Kedua, kalau presiden berhalangan tetap, maka otomatis Wapres menjadi Presiden. Tapi kalau normal, posisi Wapres hanya ban serep," urai Benny.

Benny menyebutkan perbedaan Wapres dan para menteri terletak pada aktif tidaknya kedua jabatan tersebut. Posisi Wapres menjadi pembantu presiden yang pasif sedangkan menteri menjadi pembantu presiden yang aktif. Benny menegaskan usulan agar Menko patuh dengan Wapres tentu ide yang tidak tepat. "Itu tidak tepat. Padahal kedudukannya sama, yaitu sebagai pembantu presiden," tegas dia.

Menurut dia, sikap Rizal Ramli yang kritis terhadap proyek pemerintah seperti pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan bentuk kenisacayaan dalam sistem demokrasi saat ini. Menurut dia, bila suatu program yang dinilai melanggar aturan main serta tidak menguntungkan kepentingan publik tentu menteri wajib menolak.

"Kalau asal melaksanakan perintah atasan nanti dipanggil KPK bagaimana? Kalau sudah jelas-jelas salah kok ikut? Kalau jelas-jelas ada kepentingan kok ikut? Jadi menurut saya peringatan Rizal Ramli sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi untuk diperhatikan sungguh-sungguh," cetus Benny.

Sementara terpisah Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan di dalam kabinet, terbuka untuk terjadi perbedaan pandangan terkait membahas sebuah kebijakan. Memang sebaiknya, katanya, disampaikan dalam sidang kabinet atau temu kabinet. Namun ini era demokrasi, dan tak boleh ada yang ditutupi terkait  kebijakan publik. Bagaimanapun kebijakan publik tak boleh dibahas diruang tertutup semata, sebab itu urusan publik. RR berhasil membuka tabir gelap dan tirai hitam soal kongsi siapa yang dominan dalam proyek -proyek pemerintah

Menko Maritim dan Sumber Daya Alam Dr Rizal Ramli menilai ambisi membangun pembangkitan listrik sebesar 35 ribu MW dalam lima tahun itu terlalu ambisius dan tidak realistis. Dr Rizal Ramli mengingatkan jangan sampai ambisi proyek PLTU 35.000 MW menjadi ajang korupsi berjamaah, padahal dibiayai oleh utang luar negeri yang sangat besar.

Pendiri lembaga tanki pemikir Econit Advisory ini tentu tak sembarang bicara. Marilah kita tilik pengalaman pembangunan pembangkitan listrik yang tersendat dan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan

PLTU Tarahan, Lampung Selatan. (2x100 MW)

Pembangungan fisik PLTU dimulai demgan persiapan lokasi sejak 2001. Kemudian diteruskan tahapan pembangunankonstruksi sipil yang resmi dimulai 15 September 2004 .yaitupemancangan tiang pertama, dan berhasil beroperasisecara komersil tanggal 14 Desember 2007 untuk PLTU unit4 dan pada 26 Desember 2007 untuk PLTU unit 3.

Proyek ini dibiayai Japan Bank for International Corporation (JIBC) ODA (overseas development assistance) LOAN No.IP 486dengan alokasi sebesar Yen Jepang 6,41 miliar dan US$176,97 juta,dana pendamping dari pemerintah RI (APBN) dan APLNsenilai Rp332,85 milyar di luar biaya perolehan tanah danpekerjaan persiapan.

Pembangkit Tarahan rencananya dibangun dengan kapasitas 2 x 100 megawatt (MW). Kontrak pembangunan proyek senilai Rp595,1 miliar dan US$154,27 juta itu sudah ditandatangani PT Adhi Karya Tbk dan Jiangxi Electric Power Overseas Engineering Co Ltd pada 30 April 2007

PT PLN Pembangkitan Sumatera II menyebut molornya dana pendamping dari konsorsium perbankan nasional terkait besaran suku bunga dolar, menyebabkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan baru tercapai 26 persen. Padahal proyek itu hingga April 2009 harus sudah mencapai 59 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat melakukan peninjauan ke Pembangkit Tarahan, Lampung Selatan, Lampung, Selasa 26 Mei 2009.

Dengan sedikitnya dana pembangunan Pembangkit Tarahan hanya mengandalkan material yang ada, serta mengerjakan pekerjaan sipil yang bisa dilakukan. Ketika itu Wapres JK terkejut dan kemudian memanggil Direktur Utama Bank BRI Sofyan Basyir untuk meminta penjelasan langsung mengenai pembahasan pinjaman tersebut.

Kalla menyatakan kekecewaannya atas keterlambatan pembangunan PLTU Tarahan yang menjadi bagian dari proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Bahkan Kalla berencana menyelesaikan sendiri kemandegan proyek itu.

Proyek PLTU Tarahan ini menjerat politisi PDIP Izioderik Emir Moeis sehingga divonis penjara selama tiga tahun.

Proyek PLTU Batang, Jawa Tengah (2 x1000 MW) Rp 40 Triliun

Proyek PLTU Batang digarap oleh Konsorsium Bimasena Power Indonesia (BPI) yang dipimpin Adaro Energi Tbk. Bimasena bekerja sama dengan Japan Bank for International Corporation (JBIC). Menurut Komisaris Utama Adaro Energy Edwin Soeryadjaya kepada INILAHCOM, tanah menuju lokasi PLTU Batang dikuasai oleh calo yang kini meminta harga pembebasan Rp 5 juta per meter persegi, sama dengan harga tanah untuk perumahan di pinggiran Jakarta.

Dari total 226 hektare lahan PLTU, sisa lahan yang belum terbebaskan masih 12,51 hektare yang dikuasai calo. Para calo inilah yang menggosok warga supaya minta harga pembebasan Rp5 juta per meter persegi. LSM Lingkungan Greenpeace pun meniupkan PLTU ini bakal menyengsarakan warga kabupaten Batang.

"Sudah macet selama 4 tahun, terhambat pembebasan lahan," kata Presiden Joko Widodo di sela Peluncuran Program 35.000 Mega Watt untuk Indonesia di Pantai Goa Cemara Bantul, pada Senin, 4 Mei 2015.

PLTU Celukan Bawang , Buleleng, Bali ( 3 x 142 MW atau 426 MW) Rp 8 Triliun

PLTU Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali dimulai sejak dua tahun silam dengan biaya Rp8 triliun atau sekitar US$700 juta yang dimodali 100 persen oleh Huadian Engineering Company (HEC) sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas dan PT General Energy Bali yang menjadi pemegang saham "pupuk bawang" .

PLTU Celukan Bawang yang pengerjaannya memakan waktu 2 tahun baru beroperasi semua (unit I,II dan III) pada 12 Agustus 2015, dan bisa menyediakan 40% kebutuhan listrik Bali saat ini.

Peresmian pada 12 Agutus dihadiri CEO HEC Ly Qing Kui dan para pejabat Bali diadakan secara internal di lokasi PLTU Celukan Bawang. Sebagian besar pekerja untuk konstruksi PLTU Celukan Bawang berasal dari China.

Pemenuhan kebutuhan Listrik masyarakat dan industri sangat penting, tapi harus diwujudkan dengan memerhatikan payung hukum , sumber pendanaan, dan pengelolaan utang luar negeri dan menutup lubang-lubang korupsi. Semua pihak di luar negeri terbelalak dengan ambisi Indonesia membangun pembangkit listrik 35.000 MW dalam lima tahun. Padahal dari pengalaman membangun PLTU 2x1000 MW di Batang terkatung-katung selama 4 tahun terkait pembebasan tanah. Jubir Wapres Hussain Abdullah bilang setahun bisa dibangun PLTU berkapasitas 7000 MW, dan dalam 5 tahun selesai sudah PLTU , berkapasitas 35.000 MW . Inilah pernyataan yang tak berdasar data dan fakta.
(Nina/Viktor/ksa)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...