20 November 2019

Indonesia dalam Kemelut Perundangan-undangan, PPI Turki Gelar Diskusi Kawal Pemerintahan Baru

KONFRONTASI - Untuk mengawal pemerintahan baru, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI Turki) mengadakan diskusi periodik "Indonesia dalam Kemelut Perundangan-undangan, Nasib Warisan Legislasi pada Wajah Baru Pemerintahan Nasional".

Diskusi dengan tagar #IndonesiaTerkini Oktober ini dihelat Rabu (9/10) melalui platform webinar, menghadirkan peneliti senior Mahkamah Konstitusi Pan Mohamad Faiz, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, dan Ketua PPI Turki Darlis Aziz.

"Sebagai diaspora mahasiswa Indonesia di luar negeri penting bagi kami memahami duduk perkara persoalan-persoalan terkini di Indonesia. Agar respons yang muncul dari mahasiswa diaspora tidak sekadar reaksioner, tapi juga tetap pada marwah moril dan intelektuil," ujar Ketua Departemen Akademik PPI Turki Savran Billahi.

Menurut peneliti senior Pan Mohamad Faiz di alam demokrasi masa reformasi semua orang memang bebas berpendapat melalui wadah apa pun, tetapi harus berusaha memahami duduk perkara dengan jelas.

"Kita harus membedakan mana yang disebut kontroversi mana perdebatan populis yang kontraproduktif. Menarik memang mengikuti hal-hal yang populis, tetapi sebagai masyarakat kita juga harus jeli. Salah-salah kita bisa gagal paham," ujar dia memaparkan pasal-pasal kontroversi dari hasil revisi UU KPK hingga pasal 278 RUU KHUP tentang pemeliharaan unggas.

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Pangi Syarwi Chaniago menyatakan selain pada persoalan legislası, masyarakat agar fokus mengawal kualitas anggota dewan.

"Saya sebetulnya tidak tertarik bahwa cerminan kualitas DPR adalah pada kuantitas undang-undang yang dihasilkan. Tapi yang lebih penting adalah pada kualitas produk undang-undangnya. Tidak apa-apa tidak terlalu banyak, tapi apakah betul-betul diperuntukkan masyarakat atau oligarki semata," kata dia.

Ia memaparkan realitas di tubuh DPR banyak anggota yang terpilih karena popularitas.

"Tanpa merendahkan, di parlemen kita banyak yang terpilih karena popularitas bukan integritas. Saya kira masyarakat harus terus fokus pada pembenahan itu agar undang-undang yang dihasilkan punya korelasi pada kepentingan masyarakat luas" ujar dia.

Menyambung itu, Ketua PPI Darlis Aziz menyatakan rasa duka terhadap jalannya reformasi di Indonesia.

"Selaku diaspora Indonesia kita merasa sedih, mengapa hal-hal ini terus mengulang. Ketika elit mau buat undang-undang, tetapi sering bertentangan dengan kehendak masyarakat sampai beberapa waktu lalu harus jatuh korban jiwa. Dalam hal ini mahasiswa harus tetap menjadi moral force. Sebagai mahasiswa diaspora kita harus terus mengamati dan mendoakan agar Indonesia semakin baik," kata Darlis.[ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...