26 May 2019

Bupati Lombok Utara dan Kadis PUR Mau Dilaporkan ke KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri

KONFRONTASI - Masyarakat Anti Kebijakan Korupsi Indonesia (MAKKI) akan melaporkan dugaan keterlibatan Kadis PUR Lombok Utara dan Bupati Lombok Utara ke KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri.

Demikian dikatakan Ketua MAKKI, Ahmad Kurniawan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (15/2). 

MAKKI yang sebelumnya menamakan diri Koalisi Masyarakat Lombok Jakarta (komala) menduga proyek-proyek di lingkungan Pemkab Lombok Utara banyak bermasalah karena ada indikasi keterlibatan langsung  Kadis PUPR KLU, H. M. Zaldy Rahardian, ST untuk menjual paket proyek kepada pengusaha/ kontraktor nakal dengan komitmen fee sebesar 15 % dari nilai proyek. Salah satu yang kami temukan di lapangan adalah lelang dan pengerjaan 2 paket proyek rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan total Rp. 21.3 Miliar.

"Adapun salah satu indikasi-indikasi dugaan korupsi ini melalui modusnya, M Zaldy Rahadian, Kadis PUPR Kabupaten Lombok Utara (KLU) menawarkan kepada Agus Salim sebagai pengusaha untuk 2 paket proyek Jalan. Kemudian Agus Salim menyiapkan 2  PT yaitu PT Gelora Megah Sejahtera dan PT Refolindo Perkasa untuk mengikuti proses tender dan untuk memuluskan proses tender Agus Salim menyerahkan uang sebesar 1/3 dari jumlah komitem fee ke Kadis PUPR Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan untuk tahapan selanjutnya setelah lelang diumumkan pemenangnya." jelasnya

Akan tetapi, katanya, meski telah ditetapkan sebagai pemenang Agus Salim tidak memenuhi kewajibanya  untuk melaksanakan pelunasan fee, maka paket yang dimenangkan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera diambil alih oleh Kadis dengan cara memalsukan dokumen PT Gelora Megah Sejahtera dan membuka rekening baru atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk menampung dana proyek tanpa diketahui oleh Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera yang bernama Suwandi.

"Tidak hanya dokumen PT. Gelora Megah Sejahtera yang dipalsukan, akan tetapi dokumen PT Refolindo pun dipalsukan dengan cara dan tujuan yang sama. Hal itu diketahui langsung oleh dan setelah Direktur PT. Refolindo Perkasa yang bernama M. Rasyid menagih pembayaran Proyek yang sudah terlaksana kepada  Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara (KLU). Karena merasa dirugikan Direktur PT. Refolindo Perkasa melaporkan Kadis PUPR kepada Polda NTB." ujarnya
 
Sebagai informasi proyek tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan pemerintah pusat yang semestinya untuk rehalibitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2016 lalu. Proyek pemerintah tersebut di kerjakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dan PT Refolindo Perkasa dengan nilai kontrak masing-masing Rp 10.352.400.00 dan Rp. 11.029.393.000 yang di tandatangi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Lombok Utara (KLU).

"Kami Insyaallah dari MAKKI akan melaporkan dugaan ini ke KPK, Kejaksaan dan Mabes Polri, tim hukum kami sedang menyusun draft pelaporan, terkait dugaan keterlibatan pihak ini. Insyaallah beberapa hari kedepan kita akan melaporkan masalah ini." pungkasnya.[ian]


 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...