19 January 2020

Transaksi Mencurigakan Selama Kampanye, PPATK harus Laporkan ke Bawaslu dan KPK

KONFRONTASI -  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yuris Rezha mendukung langkah Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) yang langsung melapor ke penegak hukum terkait adanya temuan transaksi keuangan yang mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2019. Sehingga Pemilu 2019 bisa berlangsung dengan penuh kejujuran tanpa harus ada politik uang atau money politik.

"Jika diduga berkaitan dengan pidana pemilu tentu dilaporkan ke Bawaslu, dan jika non pidana pemilu bisa ke KPK atau Kepolisian," ujar Yuris Rezha kepada Harian Terbit, Kamis (14/2/2019).

Yuris menegaskan, tujuan utama lembaga PPATK adalah menjadi intelijen keuangan. Oleh karena itu jika menemukan ada transaksi mencurigakan dan diduga kuat hal tersebut melanggar hukum, sudah seharusnya dilaporkan kepada penegak hukum. Jika PPATK tidak melaporkan adanya transaksi yang melanggar hukum ke penegak hukum sama saja tidak menjalankan tujuan sebagai lembaga intelijen keuangan.

"Selain harus sesegera mungkin melaporkan pada penegak hukum, PPATK bisa lebih tegas jika hasil pemeriksaan transaksi mencurigakan ini berasal dari tindak pidana dan menimbulkan efek kerugian keuangan negara besar, yaitu dengan cara menggunakan kewenangannya dengan meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sebagian atau seluruh transaksi tersebut," jelasnya.

Korupsi

Kepala PPATK Ki Agus Badaruddin mengatakan pihaknya menemukan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2019. Meski begitu, Ki Agus belum mau merinci mengenai hal itu. "Ada juga. Tapi, nanti akan dilihat apa itu memenuhi unsur pidana apa tidak ada," tutur Ki Agus di kantor Lemhannas, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Ki Agus mengatakan pihaknya akan memberikan data kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika transaksi yang mencurigakan itu benar-benar merupakan pidana pemilu. Apabila berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat berupa korupsi atau penyuapan, maka PPATK akan melimpahkan temuan ke lembaga yang berwenang.  "Tidak akan menggunakannya sebagai delik pemilu," ujarnya.

Ki Agus lantas menegaskan kembali bahwa pihaknya belum mengetahui pasti transaksi mencurigakan yang sudah ditemukan sejauh ini. Dia belum mau menyimpulkan apakah itu berkaitan dengan Pilpres 2019 atau tidak. Dia pun enggan membeberkan jumlah transaksi maupun orang yang melakukan.

"Sampai sekarang ini, dugaan seperti yang tahun-tahun lalu saja. Masih belum mengerucut ke seseorang," jelasnya.

Ki Agus lalu menekankan PPATK terus memantau aliran transaksi selama masa kampanye Pemilu 2019 berjalan. Termasuk perihal sumbangan dana kampanye yang diterima peserta Pemilu 2019, baik peserta pileg maupun pilpres. Selain itu, PPATK juga memantau soal penyebaran bahan kampanye yang tidak berupa uang. Misalnya kaus, topi, stiker dan lain-lain yang boleh dilakukan peserta pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. 

"Kita memantau dan berharap bahwa dalam pemilihan ini, tidak terjadi hal-hal negatif, khususnya dalam money politics," ujar Ki Agus.(Jft/Terbit)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...