17 November 2019

TPKR Laporkan KPU Ke KPK Terkait Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Rp 12 Triliun

KONFRONTASI – Adanya dugaan pelanggaran anggaran Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adalah Team Pembela Kedaulatan Rakyat (TPKR) yang melaporkan dugaan korupsi tersebut. Sejumlah bukti pun diserahkan kepada KPK untuk memperkuat laporan.

KPK pun diminta untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di KPU. Permintaan itu sebagaimana disampaikan Ketua Investigasi TPKR, Andrianto. Sebab, dugaan penyalahgunaan anggaran untuk Pemilu tersebut mencapai Rp 12 triliun.

“KPK harus usut tuntas jumbo korupsi di KPU,” kata Andrianto kepada wartawan, beberapa waktu lalu.

Andrianto mengatakan, KPU tidak jelas dan transparan mempertanggunjawabkan penggunaan anggaran, meskipun anggaran Pemilu tersebut berasal dari APBN. Padahal, KPU telah menerbitkan aturan teknis tentang Penggunaan Anggaran No 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 termasuk didalamnya tatacara teknis pertanggungjawaban anggaran, yang dapat dikonfrontir ke salah satu pihak pelaksana yaitu Ketua KPPS.


“Apakah mereka pernah diminta untuk mengisi dan menandatangani form-form pembiayaan sebagaimana terlampir dalam SK tersebut?” kata dia.

Menurut Andrianto, di LPSE.KPU dan LKPP hanya ditemukan tidak lebih dari 3 Kabupaten/Kota yang melakukan tender pengadaan alat scanner, printer dan laptop untuk kepentingan kegiatan Situng, sementara jumlah kabupaten/kota di Indonesia ada 511, lalu bagaimana pengadaan untuk dikabupaten/kota lainnya.

Dengan demikian, secara akumulasi data pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemilu 2019 baik di LPSE.KPU dan LKPP besaran anggaran masih dikisaran angka sebesar 11 triliun rupiah, jika diawal pengajuan anggaran begitu ngotot harus dianggarkan bahkan untuk kebutuhan IT khususnya ditambah sebesar 35 milyar, selebihnya anggaran dari 15 triliun tersebut dipergunakan untuk hal apa dan dilakukan tender pengadaannya di mana dan kapan.


“Bahwa secara kualitas dan kwantitas untuk kebutuhan IT baik di LPSE maupun di LKPP, berupa software maupun hardware nilainya masih dikisaran 15 milyar rupiah, sementara dipenghujung tahun 2018 KPU mengajukan penambahan anggaran sbesar 35 milyar, pembuktian penggunaan anggaran tersebut tendernya tidak dilakukan melalui LPSE.KPU atau LKPP,” kata dia.

Atas dasar itu, KPK diminta aktif menelusuri bukti lain dari dugaan penyalahgunaan anggaran di KPU. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus berhasil mengungkap skandal di KPU, karena anggaran dana yang dipergunakan KPU berasal dari rakyat. (jft/Telusur)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...