14 December 2019

Tak Gelar Kongres, Partai Nasdem Melanggar Konstitusi

KONFRONTASI- Sidang lanjutan gugatan Partai Nasdem, Kisman Latumakulita atas legalitas Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, yang digelar oleh Dewan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada, Kamis (21/3).

Dalam persidangan itu, Kisman selaku penggugat menghadirkan pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun sebagai saksi ahli. Ubedillah nilai, maka Partai Nasdem telah memenangkan konstitusinya.

“Kalau konstitusinya dilanggar ya tidak punya legalitas. Sekaligus pada saat yang sama tidak dapat dipindahkan sehingga terjadi penyalahgunaan Kekuasaan, ”kata Ubed di PN Jakpus, Jakarta, Kamis (21/3).

Dia pun tidak selesai berpikir jika seluruh partai di Indonesia bertindak demikian, maka sudah pasti demokrasi di Indonesia akan semakin hancur. “Kita bisa bayangkan jika semua pihak seperti ini rusak pembangunan demokrasi karena apa, semua sudah tidak pakai lagi aturan,” tegasnya.

Dalam konstitusi di seluruh partai sudah tentu ada Kongres yang mengarah ke Arah kebijakan pihak termasuk dalam memilih pemimpinnya.

“Kongres adalah perintah konstitusi. Suatu partai yang tidak menggelar kongres sementara kongres telah diterbitkan dalam konstitusinya maka menyimpang dari nilai demokrasi. Itu penyalahgunaan kekuasaan, ”tandasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Teddy Setiawan yang hadir juga mempertanyakan dugaan terselenggaranya Kongres Partai Nasdem.

Penyebab hingga sekarang Nasdem baru satu kali melakukan kongres pada 2013, meminta jika disetujui AD / ART dilakukan setiap 5 tahun sekali.

“Itu sudah menjadi suatu keharusan di dalam AD / ART bahwa kepemimpinan dari pada di DPD, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar dan DPP harus dilaksanakan 5 tahun sekali,” kata Teddy saat bersaksi dalam sidang gugatan Partai Nasdem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21) / 3).

Teddy menyatakan, dia dipecat dari Anggota Dewan Pertimbangan pada 2017, namun dia tidak membalas surat pemecatan itu. Hal ini dilakukan karena menunggu terselenggaranya kongres Partai Nasdem yang diminta digelar pada Maret 2018.

“Kongres akan dilakukan tanggal 6 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan di Menkumham,” ucap Teddy.

Namun hingga 2019, kata Teddy, Kongres DPP Partai Nasdem belum juga diselenggarakan. Sementara dia ingin meminta terkait pemecatannya dari dewan pertimbangan. “Seharusnya DPP yang harus disiapkan bersama DPW, siapkan kongres,” tegas Teddy.

Sebelumnya, masa jabatan Ketum NasDem Surya Paloh digugat ke PN Jakpus. Kader Nasdem, Kisman Latumakulita selaku penggugat mengatakan masa jabatan Paloh mestinya berakhir pada 6 Maret 2018.

Merujuk pada AD / ART Nasdem, mengatur itu DPP, mahkamah partai, dan Dewan Pertimbangan dipilih untuk jangka waktu lima tahun.

Sementara itu, Paloh telah menyetujui sebagai ketum sejak terpilih dalam Kongres Nasdem pada Februari 2013. Kepemimpinan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang saat itu dijabat Amir Syamsudin pada 6 Maret 2013. (RBA / Fajar)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...