25 August 2019

Surat Amnesti Baiq Nuril Harus Dikawal Sampai Ketuk Palu

KONFRONTASI -  Surat dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo kepada DPR terkait pemberian amnesti untuk Baiq Nuril sudah sampai. Surat itu bahkan sudah dibacakan di Paripurna dan dibahas di Badan Musyawarah DPR.

Namun, perjuangan belum selesai. Anggota DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka yang mengawal kasus ini pun meminta publik ikut memantau.

Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 16 Juli 2019, Rieke menyebut perjalanan surat amnesti untuk Nuril masih harus menunggu persetujuan DPR. Dari Bamus, amnesti ini dibawa ke rapat Komisi III kemudian kembali ke Bamus dan Sidang Paripurna sebelum kembali ke presiden.

“Karena agar bisa mendapat amnesti sesuai UUD pasal 14 ayat 2 harus ada pertimbangan DPR,” kata Rieke.

Rieke berharap setelah dibahas di Bamus, besok (hari ini) atau lusa, Komisi III sudah merampungkan rapatnya. Dengan begitu diharapkan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril bisa diputuskan sesegera mungkin.

“Karena harus sudah diputuskan di masa sidang ini,” ucap Rieke. Untuk diketahui masa sidang ini akan berakhir di tanggal 25 Juli 2019. Setelah itu anggota DPR akan reses hingga pertengahan Agustus.

Meski surat dari presiden sudah didapat dan langsung dibahas, Rieke enggan berekspektasi terlalu tinggi. Dia yang sudah mendampingi kasus ini sejak 2017 menyebut banyak hal bisa terjadi selama proses ini berlangsung.

“Saya belum mau mengatakan berhasil sebelum ketuk palu. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, sehingga kita harus tetap mengawal,” ucap dia.

Sementara itu, kuasa hukum Baiq Nuril, Widodo menyebut pihaknya optimistis akan amnesti Presiden. Apalagi, meski selama ini diberikan kepada narapidana politik, amnesti sesungguhnya tidak dibatasi peruntukannya.

“Tidak ada pembatasan bahwa amnesti hanya untuk narapidana politik. Tidak dikenal juga narapidana politik dan non-politik,” ucap Widodo.

Jika amnesti ini berhasil diketuk palu, maka ini adalah sejarah. “Ini terobosan hukum bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ucap dia.

Baiq Nuril pun mengaku cukup lega dengan turunnya surat dari presiden. Dia pun mengucapkan terimakasihnya kepada semua pihak yang senantiasa mendukung dan menaruh perhatian pada kasusnya.

“Mudah-mudahan DPR menyetujui memberi pertimbangan. Saya pun berterimakasih kepada semua pihak yang sampai saat ini tidak lelah membantu saya, memberi saya semangat,” ucap dia.

Kasus Nuril memang berlangsung sudah cukup berlarut-larut. Nuril yang dilecehkan secara verbal oleh rekan kerjanya lewat telepon malah mendapat hukuman. Pasalnya, rekaman telepon yang digunakan oleh Nuril sebagai alat bukti untuk melaporkan pelaku pelecehan malah menyandungnya dengan jeratan UU ITE.

Pada 2017 saat persidangan di PN Mataram, Nuril sudah memenangkan gugatan sebelum kemudian jaksa mengajukan kasasi dan dikabulkan Mahkamah Agung. Sementara Peninjauan Kembali yang dilayangkan pihaknya ke lembaga yang sama ditolak dan mengancamnya dengan kurungan penjaran enam bulan dan denda Rp 500 juta.(Jft/PR)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...