19 August 2019

Sistem tidak berjalan baik, maka Hak Rakyat untuk meminta Kedaulatannya Dikembalikan,

KONFRONTASI- Sedikit urun rembug soal kecurangan,  ada manfaatnya. Begini,  karena kalau sedikit saja mau meneliti, menelaah,  akan ditemukan kecurangan menurut hukum. Contoh, Bawaslu salah satunya adalah meneriksa money politics menurut UU. Money politics adalah jelas kecurangan. Ada 2 bukti yg bisa disebut, yakni tangkapan KPK pada case 400. 000 amplop di Jateng (ini bukti awal yg sempurna, dan bukan delik aduan tentunya) dan kasus Ketum PPP di Jatim.

Kedua, pemberisn amplop kpd pimp pesantren oleh seorang Menko dan memberikan soal pilpres yg terdengar dan di akhir video pejabat itu keluar ada mobil tim paslon. Diusut? Tidak.  Belum lagi ribuan video beredar soal kecurangan. Kedua, perlu diingat prinsip bahwa, yg mengatakan curang dan tidak curang, keduanya memiliki beban pembuktian yang sama.

Apakah saat anda mengatakan tidak curang, anda sudah membuktikannya secara seksama dan cukup fair, shg anda berani berkesimpulan, tidak curang. Jika tdk, anda provokator dan sdh melecehkan suara rakyat yg konstitusional, karena,

Ketiga, prindip kesaksian adalah 2 orang dewasa dengan bukti yg cukup, bisa jadi anda tidak melihat, tetapi tdk debgan serta merta anda bisa "memberangus" kesaksian orang orang yang melihat, krn itu hak hukum dan bahkan konstitusional warga negara.

Keempat, jika sistem tdk mampu mengatasi kesalahan2 kecil dari awal sbg early warning system, artinya sistem tdk bisa dipercaya utk mengatasinya krn tidak cukup awas pada hal kecil, apatah lagi pada hal besar yg kompleks, risk management tdk berjalan, juga management krisisnya, shg tdk mampu nengukur damage atau kerusakan, ini berlaku buat MK sbg bagian sistem Pemilu, dan bahkan yurisprudensinya menyiratkan hal itu pd pilpres sebelumnya (dapat dibaca sendiri), dan terakhir, MK hanya bicara selisih suara dgn syarat dan ukuran2 tertentu, bukan kecurangan2 secara detil, shg akumulasinya menjadi TSM. 

Krn pengaduan publik atas kecurangan ada pada bawaslu, jika pidana berlanjut ke penyidik kepolisian. Di MK, bukti2 TSM hrs legitimate, hasil peneriksaan2 sebelumnya, ini mbulet spt lingkaran setan. Untuk apa ke MK? Saran saya, jangan berkomentar jika belum paham sistem hukum pemilu dan melakukan sedikit saja observasi. 

  Karena sistem tidak berjalan baik, maka hak rakyat untuk meminta kedsulatannya dikembalikan, dan dalam negara Republik yang demokratis, itu konstitusional. Bisa dipahami pula, jika paslon lain keberatan, melawan.

(Catatan Teuku syahrul Ansari Alon\, advokat, komandan relawan kubu 02).

#pilihulangjanganperang

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...