23 January 2018

Sistem Penyelenggara Pemilu akan Ditata dan Dikuatkan

KONFRONTASI -  Penguatan sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang sangat fundamental dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Tidak hanya dalam aspek penguatan sistem pemilu, teknis penyelenggaraan pemilu dan mekanisme pe­nguat­an elektoral lainnya.

Namun, tentunya penting menegaskan penguatan sistem penyelenggara pemilu yang menyangkut dua aspek utama, yaitu kelembagaan serta manajemen pemilu. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui penguatan eksistensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prinsip utama agar pemilu memiliki legitimasi dan kredibilitas. Mandat konstitusi yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus diterjemahkan dalam tataran yang lebih operasional sehingga efektif dan responsif dalam melayani hak konstitusional warga negara.

Transformasi Kelembagaan 

Efektivitas dan responsibilitas KPU dalam menyelenggarakan pemilu akan terjawab me­lalui penataan kelembagaan KPU. Penataan kelembagaan bertujuan untuk mentransformasi KPU sebagai lembaga yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Model kelembagaan KPU yang ada saat ini belum memberikan batasan yang jelas antara tugas dan kewenangan komisioner dengan kesekjenan/kesekretariatan.

Pada dasarnya kesekjenan/kesekretariatan ada untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Karena itu, seyogianya kesekjen­an/kesekretariatan bukan struktur inti dalam organisasi KPU, tetapi supporting/auxiliary  atau pen­dukung kelancaran tugas dan kewenangan KPU.

Untuk menghilangkan kerancuan tugas dan kewenangan antara komisioner dan sekretariat, sebaiknya kesekjenan/kesekretariatan diposisikan sebagai sistem pendukung KPU sesuai mandat undang-undang penyelenggara pemilu. Sementara penyelenggaraan pemilu sebagai tugas inti KPU dijalankan sepenuhnya oleh komisioner.

Komisioner yang berjumlah tujuh orang di pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki struktur operasi berupa deputi dan jajarannya. Jumlah deputi dan jajarannya disesuaikan dengan tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan deputi dan kesekjenan yang secara struktur sejajar akan mempertegas bahwa deputi menjalankan fungsi lini, sementara sekretariat jenderal menjalankan fungsi pendukung.

Kemandirian KPU juga dapat dilihat dari aspek kepegawaian. Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyeleng­gara Pemilu pasal 56 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabu­paten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Untuk mempertegas kemandirian KPU dari aspek kepegawaian maka sejak tahun 2009, KPU telah melakukan perekrutan pegawai organik. Saat ini jumlah pegawai organik KPU 5.132 orang atau 51,03% dari total pegawai negeri sipil yang bekerja di KPU.

Namun, model satu kesatuan manajemen kepegawaian dan perekrutan pegawai organik belum dianggap cukup untuk mencerminkan kemandirian pegawai KPU. KPU dalam merekrut kebutuhan pegawai masih sangat tergantung dengan persetujuan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Acap kali usulan kebutuhan pegawai KPU kepada pemerintah setiap tahunnya tidak sesuai dengan jumlah formasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk memutus mata rantai ketergantungan KPU terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui pembangunan birokrasi KPU yang mandiri.

Dengan syarat usia 21 tahun, mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi (PT) atau baru menamatkan studi dapat ambil bagian sebagai penyelenggara pemilu. Sementara syarat usia calon anggota KPPS diturunkan dari 25 tahun menjadi 17 tahun atau sesuai dengan usia pemilih seperti yang pernah diberlakukan pada pemilu 1999.

Keberadaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dan Pusat Informasi dan Dokumentasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dapat dioptimalkan untuk mengedukasi pemilih dan prapemilih dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi pemilih yang informatif, cerdas, rasional, dan mandiri sekaligus menjadi penyelenggara pemilu yang profesional dan ber­integritas.

Kompleksitas substansi dan teknis pemilu serentak 2019 juga membutuhkan strategi pengelolaan tahapan agar administrasi proses dan hasil pemilu lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi pemilih dalam setiap tempat pemungutan suara (TPS) perlu dikurangi dari 500 pemilih per TPS menjadi paling banyak 300 pe­milih per TPS.

Hal ini diperlukan untuk mengurangi beban kerja KPPS. Pada pemilu serentak 2019, KPPS se­lain mengadministrasikan hasil pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupa­ten/Kota), dalam waktu bersamaan juga harus mengadministrasikan hasil pe­milu pre­siden dan wakil presideN (Juft/Sindo)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...