29 April 2017

Sesudah JK Menang Banyak atas Jokowi, Rivalitas Sengit Jokowi vs JK kian Nyata

KONFRONTASI- Jusuf Kalla selaku wapres, ternyata menang banyak atas Jokowi dan PDIP dalam bisnis untuk proyek-proyek pemerintah (BUMN). Makanya JK yang sudah merasa gemuk kubu bisnisnya, mulai menunjukkan ''perlawanan'' atas Jokowi yang dianggapnya yunior dan lemah memerintah. Rivalitas Jokowi-JK pun mencuat..

”JK menang banyak, jika info yang beredar benar adanya. Maka proyek penambahan cadangan BBM nasional tersebut akan menjadi mega proyek sektor migas yang kedua yang berhasil dimenangkan oleh grup bisnis Pak JK, kurang dari setahun jalannya Pemerintahan.  Adapun proyek yang pertama yang kabarnya juga dimenangkan oleh grup bisnis Pak JK  adalah LNG Receiver Terminal di Banten, yang juga bekerja sama dengan Pertamina.”. JK dikabarkan menang banyak atas PDIP dan Jokowi dalam soal ekonomi/bisnis.

Proyek ini bernilai Rp 6,8 Triliun, dan rencananya akan dimulai di Kuartal IV tahun ini. Perusahaan ini kelak akan menggarap proyek terminal LNG kapasitas 500 mmscfd atau setara 4 juta ton LNG. Menurut Direktur Eksekutif Energi Watch, Ferdinand Hutahaean, Pertamina dan anak perusahaan grup bisnis Pak JK yang bernama Bumi Sarana ini telah membuat kesepakatan pembelian saham hingga 51%. Itu baru yang diketahui publik, masih banyak proyek bisnis grup JK yang tak diketahui.

Dan memasuki bulan kelima, pendapat JK mulai  sering berseberangan dengan Presiden Jokowi. Gerak langkahnya pun dalam beberapa kesempatan sering menuai kontroversi publik. Ia seringkali mengabaikan posisi presiden, berusaha tampil sendirian tanpa koordinasi lagi dengan presiden.

Apakah gaya JK akan sama ketika ia mendampingi SBY dulu? Bagaimana usaha JK untuk lepas dari bayang-bayang Jokowi? Apakah sikap kontradiktifnya akan berhenti manakala presiden mengambil langkah? Kita perlu tahu sejauh mana keduanya terus melakukan pertarungan. Tentu saja bukan pertarungan sesungguhnya,  tapi dalam bentuk pertarungan kekuasaan.

Di tengah kondisi perekonomian yang melambat dan masih karut marutnya politik dan hukum, keharmonisan hubungan antara Jokowi-JK sangat menentukan arah perbaikan bangsa dan negara. Sayangnya, keduanya sering berbeda pendapat dalam memandang isu-isu sensitif yang menyangkut kepentingan publik. 

Ketidakharmonisan antara Jokowi dan JK berawal dari pemilihan capres dan cawapres. Jokowi tidak begitu yakin JK sebagai pendampingnya. Begitu juga JK, ia tidak ada niat untuk mendampingi Jokowi sebagai cawapresnya. JK sadar betul, usia yang menjadi pertimbangannya, apalagi usia Jokowi yang terpaut jauh dengannya.

Itulah sebabnya, pada awal Mei 2014 JK pernah melontarkan kritik tajam terhadap kemungkinan Jokowi menjadi Presiden RI. JK  mengatakan bahwa bila Jokowi menjadi presiden, maka bisa hancur negeri ini, dan bisa bermasalah negeri ini.

Tapi, itulah politik. Hari ini kawan, bisa jadi besok menjadi lawan, begitu pula sebaliknya. Tidak ada kawan atau lawan sejati, yang ada kepentingan sejati. Faktanya kemudian, Megawati berhasil menyandingkan JK menjadi cawapres Jokowi Pilpres 2014 dan berhasil mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta.

Ketika memberi wejangan kepada tim koalisi saat itu, Megawati beralasan kenapa memaksakan JK mendampingi Jokowi. Menurut Mega, JK merupakan orang yang pantas untuk mengawal seluruh kebijakan Presiden Jokowi.

Megawati sadar, seorang Jokowi dianggap masih belum punya pengalaman di kancah pucuk kepemimpinan nasional. Sedangkan JK sudah punya pengalaman di saat menjadi wapres Presiden SBY.  Selain itu, JK juga dianggap orang yang cukup berpengaruh di Partai Golkar.

Sesungguhnya dengan begitu,  secara politik JK sebenarnya lebih unggul dibanding Jokowi yang cuma punya level sebagai pekerja partai. Tentu saja, oleh JK kekuatan politik ini sering digunakan sebagai manuver politik terhadap Jokowi dengan melontarkan pernyataannya yang kerap berseberangan dengan Presiden Jokowi.

Jokowi pun sejak awal telah paham betul melihat gelagat JK yang ingin menjadi ‘The Real President’ kembali. Tapi Jokowi tak kalah cerdiknya, ia lantas membuat kebijakan pembentukan Unit Kerja Presiden dengan mengangkat Letjen (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Tak berhenti sampai di situ. Jokowi juga mengangkat Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet dan menempatkan Rini Sumarno di kursi Menteri BUMN.

Kita tahu, Luhut Panjaitan pernah menjadi kader Partai Golkar yang tentunya dekat dengan JK. Sebelum mundur dari Golkar,  ia terakhir menjabat  anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Pada Pilpres 2014, ia mendukung pasangan Jokowi-JK yang diusung oleh PDIP, berseberangan dengan partainya yang mendukung Prabowo-Hatta. Sementara Andi Widjajanto, adalah anak dari tokoh PDIP yang disegani oleh Megawati yakni Theo Syafei, sedangkan Rini Sumarno adalah seorang yang sangat dekat dengan Megawati, bahkan sudah dianggap sebagai saudara oleh Megawati.

Peran yang diberikan Jokowi pada ketiga orang tersebut, tak lain agar kekuasaan JK dapat dibatasi. Hal ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan kepada publik bahwa ia mampu menghadang gerak langkah JK,  yang bila dibiarkan terus dapat meruntuhkan popularitasnya. Selain itu, juga untuk menunjukkan bahwa ia mampu meredam  superioritas “KMP”,  yaitu Kalla, Mega dan Paloh.

Penunjukkan Luhut, Andi, dan Rini pada awalnya tidak begitu pengaruh terhadap KMP. Namun ketika mereka mulai ingin mengendalikan Jokowi, pengaruh ketiga orang itu sangat mengganggu KMP untuk mendekati Jokowi. Sosok Luhut yang punya pengalaman sebagai tentara dan paham bisnis, tentunya sangat mengerti arah dan tujuan KMP. Karena itu, keberadaan Luhut sangat dibutuhkan Jokowi agar dalam menjalani program kabinetnya cukup aman dari gangguan “non teknis”. Fungsi Rini juga cukup vital bagi Jokowi, buktinya pengamanan BUMN dari intervensi “mafia negara” boleh dibilang cukup sukses.

Tapi bukan berarti Jokowi telah lepas dari pertarungan kekuasaan dengan JK. Kasus penggantian Kapolri misalnya, yang menimbulkan kisruh antara KPK dan Polri. Ini awal mulai pertarungan sesungguhnya. Kekuatan Jokowi sebagai Presiden dan JK yang punya kekuatan dukungan dari Megawati dan Surya Paloh saling tarik menarik untuk menempatkan Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri.

Tapi ketika BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sikap Jokowi sangat jelas. Dengan langkahnya membentuk Tim Independen,  hal tersebut sebenarnya secara tersirat bahwa Jokowi tidak setuju kalau BG ditetapkan sebagai calon Kapolri.

Pertarungan pun berlanjut, ketika kedua pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh polisi. Jokowi memberi instruksi agar saling serang antara KPK dan Polri segera dihentikan dan segera rekonsiliasi untuk sama-sama memberantas korupsi.

Tapi JK menganggap bahwa persoalan hukum tidak boleh diintervensi.  JK menganggap sudah hal biasa bagi seorang pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh polisi. Begitu juga dalam hal pencalonan BG, JK meminta lanjutkan sesuai aturan konstitusi yang ada,  yaitu sesuai penetapan dari DPR bahwa BG harus segera dilantik apapun statusnya. Desakan JK terhadap Jokowi makin menjadi ketika mendapat dukungan penuh dari anggota fraksi PDIP kala itu.

Tapi Jokowi tidak menyerah. Ia menggalang dukungan dari pihak oposisi, yaitu dengan melakukan pertemuan dengan salah satu ketua Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto, yang pernah menjadi seterunya di Pilpres lalu. Jokowi akhirnya mampu melewati pertarungan pertamanya dengan JK dengan membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri dan menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Pertarungan sengit berikutnya terjadi saat penangkapan penyidik KPK Novel Baswedan oleh Bareskrim Polri. Novel yang telah ditetapkan menjadi tersangka sejak tiga tahun lalu oleh polisi, menyatakan ada kriminalisasi terhadap dirinya. Pernyataan ini langsung dibantah oleh JK.

Ada kesan jelas bahwa JK bertindak seolah-olah menjadi pembela Polri dengan berseberangan dengan Presiden Jokowi yang justru mengeluarkan instruksi untuk segera melepaskan Novel. Kasus ini pun berakhir ketika Novel dilepas oleh polisi satu hari setelah instruksi Jokowi dikeluarkan.

Wacana reshuffle kabinet, bisa jadi adalah bagian dari perseteruan antara  JK dan Jokowi. JK menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada reshuffle.  Tapi Jokowi menyatakan perombakan kabinet belum perlu.  Yang diperlukan sekarang, kata Jokowi,  adalah kerja. “Kita harus terus bekerja sambil juga terus melakukan evaluasi kerja,”  kata Jokowi. Jika ditanya soal reshuffle, Jokowi malah minta tanya sama JK. Aneh bukan?

Kasus pembekuan PSSI yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mungkin bisa disebut pertarungan sengit yang paling mutakhir antara JK dan Jokowi. Jokowi mendukung langkah Imam Nahrawi membekukan PSSI, tapi JK malah sebaliknya meminta Menpora mencabut pembekuan tersebut. Tapi Imam berpegang pada pernyataan Jokowi

Dan untuk kesekian kalinya, Jokowi selalu melewati pertarungannya dengan JK tanpa terluka atau bahkan membuat vakumnya pemerintahan. Apakah ini pertanda kepemimpinan Jokowi sudah dewasa tidak seperti anggapan Megawati? Atau ini hanyalah sebuah kebetulan sesuai nasib Jokowi yang, konon,  katanya serba kebetulan. Maka, JK ke Solo untuk perkawinan Gibran-Selvi, tanpa kado, cukup umbar senyuman. Hah !.

Category: 

loading...


News Feed

Berita Lainnya

loading...