23 November 2017

Sekjen Prodem: Sri Mulyani Aktor Menumpuk Utang Kotor, Lebih Baik Mundur atau Diganti

JAKARTA- Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar diskusi umum dengan tema “Odoius Debt/Utang Kotor SMI” yang berlangsung di Aula Hotel Mega Pro, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/8).

Sekretaris Jenderal Prodem Satyo Purwanto mengatakan dalam sesi pembuka diskusi, terkait kebijakan soal besaran pinjaman yang berakibat besarnya uutang pemerintah saat ini merupakan andil dari Menteri Keuangan dalam perhitungan besaran pinjaman utang negara.

http://rmol.co/images/berita/normal/241889_05515304082017_utang.jpgDalam gambar di atas Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto, Akademisi Herdi Syahrazad, Senator Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Ricky Tamba, Direktur Center For Budget Analysis Ucok Sky Khadafi, dan Pemerhati Ekonomi Pembangunan Olisias Gultom (kiri ke kanan) menjadi pembicara diskusi bertema "Odious Debt Utang Kotor SMI" di Jakarta, Jumat (4/8). Diskusi yang diselenggarakan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) membahas kebijakan ekonomi Sri Mulyani berpotensi membahayakan Negara

“Kesalahan memasang bunga yang lebih tinggi ini tak lepas dari peran serta Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari IMF (International Monetery Fund) dan Bank Dunia,” kata Satyo.

Terlebih lagi, kata Satyo, penerapan rasio utang terhadap PDB oleh IMF dan Bank Dunia yang banyak mendapatkan kritik banyak pihak. Menurut Satyo, rasio utang terhadap PDB tidaklah mencerminkan kondisi negara dalam kemampuan membayar hutang.

“Faktanya, rasio pembayaran cicilan utang Indonesia termasuk bunga utang terhadap penerimaan negara terus meningkat setiap tahunnya,” jelas dia.

Menurut mantan aktivis 98 ini, kondisi keuangan negara yang di ambang krisis ekonomi karena tidak adanya transparansi dari pengelolaan keuangan negara.

Hasil gambar untuk diskusi utang kotor dan sri mulyani

“Hal ini tidak pernah terungkap bahkan cenderung ditutup tutupi oleh Sri Mulyani. Inilah yang dinamakan sebagai ‘Utang Kotor (Odoius Debt)’ yang dilakukan oleh Sri Mulyani terhadap Indonesia,” tandas Satyo

Bahkan, Satyo menyebut, apa yang dilakukan Sri Mulyani melalui apa yang disebutnya sebagai kebijakan neo liberal yang brutal telah membahayakan negara.

“Jelas perilaku ini sangat membahayakan negara dengan kebijakan ekonominya yang neolib brutal. Ditambah lagi dengan produksi utang kotor Sri Mulyani di era kepemimpinan Jokowi yang diduga mengalir ke kelompok oligarki Kekuasaan,” tegas Satyo saat mengemukakan pendapatnya.

Ia juga menambahkan, kebijakan yang terus menerus dilakukan oleh Menteri Keuangan tersebut tentang perilaku berutang tanpa memperhitungkan kondisi keuangan negara merupakan hal yang salah besar.

“Kelakuan Sri Mulyani ini jelas bertentangan dengan pancasila dan nasionalisme. Dia menjalankan agenda ekonomi Indonesia yang pro asing dan bertujuan untuk memiskinkan Negara Indonesia yang pro asing dan bertujuan untuk memiskinkan Negara Indonesia, apalagi diduga terlibat dalam kasus Bank Century (Century Gate),” ungkapnya.

Dalam penutupnya, Satyo mendesak pemerintah segera mengusut tuntas apa yang dilakukan Sri Mulyani dan jika terbukti bersalah maka Sri Mulyani harus ditangkap dan diadili dengan ancaman hukuman penjara selama-lama nya.

“Jadi selama ini kita, tersesatkan dengan istilah subsidi, kalau gitu kita referendum saja untuk memerdekaan diri, seperti kebijakan perpajakan yang ditempuhnya. Padahal inti dari kebijakan tersebut ialah merampas dan merampok kekayaan dari warga negara lewat pajak,” tutup Satyo. (Jok)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...