23 May 2019

Rusmin Effendy : Salah Data Quick Count Bisa Dipidana

KONFRONTASI -   

Pengamat politik Rusmin Effendy menegaskan, lembaga survei yang melakukan hasil hitung atau quick count dapat diancam pidana dengan delik menyebarkan kabar bohong. Pasalnya ada unsur kesengajaaan mengiring opini publik dengan cara melegitimasi kemenangan kubu petahana.

"Secara kasar mata jelas terlihat lembaga survei yang melakukan quick count mempunyai alur yang seragam mengiring opini kemenangan petahana. Faktanya justru tidak sesuai dengan realitas hasil di masing-masing TPS," ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Kamis (18/4/2019).

Rusmin menilai, modus kecurangan petahana pada pilpres 2019 tidak jauh berbeda dengan pilpres sebelumnya. Paling tidak ada tiga modus kecurangan. Pertama, manipulasi DPT siluman dengan cara memasukan data yang tidak jelas. Diikuti pencoblosan surat suara pilpres. Kedua, intervensi kekuasaan dan aparat mulai dari gubernur sampai kepala desa. Ketiga, menggiring opini publik melalui rekayasa quick count lembaga survei pesanan.

"Karena itu patut dicurigai lembaga survei tidak obyektif mengungkapkan hasil pilpres, tapi merangkap konsultan politik kubu petahanan," tegasnya.

Sejatinya, lanjut Rusmin, sesuai kode etik dan etika setiap lembaga survei harus berani mendeclear survei yang dilakukan mewakili kubu petahana. Faktanya justru membuat opini publik secara berjamaah soal kemenangan petahana. "Ini kan sama saja melakukan penipuan dan menyiarkan berita bohong dan dapat dikenakan sanksi hukum," jelasnya.

Rusmin mengakui Pilpres dan Pileg 2019 sekarang ini adalah pelaksanaan yang terburuk dalam sejarah demokrasi akibat kegagalan KPU yang tidak mampu menjadi wasit dan penyelenggara. 

"Jika KPU tidak bisa memposikan dirinya sebagai penyelenggara yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan jangan salahkan bila rakyat melakukan tindakan dengan caranya sendiri," ujarnya. (Jft/HarianTerbit)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...