20 April 2019

Rizal Ramli Yakin Pemerintah yang Baru Mampu Mengatasi Masalah BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Ekonom Senior, Rizal Ramli mengatakan strategi pengelolaan yang diterapkan BPJS Kesehatan di era Joko Widodo (Jokowi) kurang profesional, sehingga terus mengalami defisit keuangan.Selain itu, solusi yang digunakan pemerintah Jokowi melalui pemberian dana talangan (bailout) sebesar Rp 4,999 rriliun untuk Badan BPJS Kesehatan hanyalah solusi yang bersifat sementara.

Menurut Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, pendekatan tersebut tak bisa menyelesaikan permasalahan secara kompleks dan hanya parsial saja. Untuk itu diperlukan strategi baru oleh pemerintahan baru untuk memperbaiki masalah defisit BPJS Kesehatan. 

"Hari ini BPJS mengalami kesulitan keuangan. Dokter dan tenaga medis telat digaji. Tagihan apotik dan rumah sakit kelas menengah, belum dibayar. Solusi pemerintahan Pak Widodo parsial, bagaikan tensoplast. Pemerintah yang baru akan menyelesaikan masalah BPJS kurang dari 200 hari," katanya dalam sebuah acara di sebuah stasiun televisi swasta, Rabu (20/03/2019).

Sebagai salah satu tokoh yang ikut bergabung dan dengan buruh dengan Prof Hasbullah Tabrani (UI) saat memperjuangkan UU BPJS Kesehatan. Rizal menegaskan sejatinya Ide BPJS sangat bagus. Namun, karena salah kelola dan pemerintah setengah hati mendukung BPJS, akhirnya menjadi amburadul.

Menurut dia, iuran BPJS Kesehatan saat ini masih sangat kecil termasuk dari swasta yang hanya dua kali lipat dibandingkan iuran buruhnya.

Padahal di negara seperti Singapura, perusahaan sudah melakukan iuran untuk jaminan sosial tujuh kali lipat dibandingkan dengan pekerjanya.

Seharusnya BPSJ Kesehatan di Indonesia bisa diterapkan demikian sehingga tak lagi ada tunggakan pembayaran karena iurannya aman. "Sayangnya program tersebut under funded dan iuran perusahaan sangat rendah," kata Rizal Ramli. (jft/TimesIndonesia0)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...