24 May 2019

RI Menang atas Gugatan Arbitrase IMFA

KONFRONTSI -   Pemerintah Indonesia akhirnya memenangkan gugatan arbitrase yang diajukan Indian Metal Ferro & Alloys Limited (IMFA).


Atas menangnya gugatan tersebut yang dalam hal ini Pemerintah Indonesia diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jam Datun) Kejaksaan Agung memenangkan  terhadap Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak USD 469 juta atau kurang lebih Rp6,68 triliun.

"Putusan tersebut telah menolak gugatan yang diajukan oleh IMFA sehingga telah memenangkan posisi pemerintah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri, Sabtu (30/3).

Pemerintah baru menerima putusan gugatan pada Jumat, 29 Maret 2019. Setelah dilakukan persidangan internasional, di Den Haag, Belanda, pada Agustus 2018.

"Dalam persidangan arbitrase IMFA juga dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada Pemerintah Indonesia sebesar USD 2,975,017 dan GBP 361,247.23," paparnya.

Disebut Mukri keberhasilan memenangkan gugatan karena kerjasama tim terpadu yang dibentuk dari Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase IMFA. Dalam PP tersebut, Presiden Joko Widodo memberi kuasa khusus kepada Jaksa Agung M Prasetyo menjadi leading sector.

"Kemudian Jaksa Agung memberikan kuasa substitusi kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dan Kantor Hukum Simmons & Simmons yang bekerja sama dengan Kantor FAMS Lawyer," jelasnya.

Diketahui gugatan diajukan oleh IMFA pada 24 Juli 2015 dengan alasan adanya tumpang tindih IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dimiliki oleh PT SRI dengan 7 perusahaan lain akibat permasalahan batas wilayah yang tidak jelas.

Dengan adanya tumpang tindih IUP, IMFA mengklaim bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar BIT India-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia diminta mengganti kerugian  IMFA sebesar USD 469 juta (± Rp 6,68 Triliun).

PT SRI merupakan badan hukum Indonesia, tetapi pemegang saham dari PT SRI adalah Indmet Mining Pte Ltd (Indmet) Singapura yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Indmet (Mauritius) Ltd. Sedangkan saham dari Indmet (Mauritius) Ltd dimiliki oleh IMFA.

Majelis Arbiter dalam putusannya telah menerima bantahan Pemerintah Indonesia soal temporal objection, yang pada pokoknya permasalahan tumpang tindih maupun permasalahan batas wilayah telah terjadi sebelum IMFA masuk sebagai investor di Indonesia.

"Sehingga IMFA melakukan due diligence dengan benar maka permasalahan dimaksud akan diketahui oleh IMFA. Oleh karenanya Pemerintah Indonesia, sebagai negara tuan rumah, tidak dapat disalahkan atas kelalaian investor itu sendiri," pungkasnya.(Jft/Skala)

 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...
Jumat, 24 May 2019 - 16:44
Jumat, 24 May 2019 - 16:38
Jumat, 24 May 2019 - 16:23
Jumat, 24 May 2019 - 14:49
Jumat, 24 May 2019 - 14:44
Jumat, 24 May 2019 - 14:36
Jumat, 24 May 2019 - 14:34
Jumat, 24 May 2019 - 14:19
Jumat, 24 May 2019 - 14:15
Jumat, 24 May 2019 - 14:11
Jumat, 24 May 2019 - 10:57
Jumat, 24 May 2019 - 10:55