22 January 2019

Revisi Aturan Memuluskan Kontestan, Nahkoda Akal-Akalan?

KONFRONTASI --  Teka-teki siapa pengganti Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sudah dijawab oleh Presiden Joko-Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 57/M Tahun 2018, yang mana Jokowi secara resmi menunjuk Dwi Soetjipto menduduki kursi yang dulunya ditempati oleh Amien Sunaryadi yang telah memasuki usia pensiun.

Penunjukan mantan Direktur Utama Pertamina itu menjadi kepala SKK Migas agak mengagetkan publik, kendati publikpun meyakini bahwa Dwi Soetjipto agaknya mempunyai hubungan yang kental dengan Jokowi. Hal yang mengagetkan adalah, sudah menjadi rahasia umum bahwa sosok pria yang disapa pak Tjip itu tidak lolos secara administrasi kualifikasi usia.


Berdasarkan Perpres No.9 Tahun 2013 mengatur batas usia maksimum kepala SKK Migas yakni 60 tahun, namun diketahui usia Tjip yang lahir 10 November 1955 telah memasuki usia 63 tahun atau lebih 3 tahun dari ketentuan yang ada. Oleh karena itu publik bertanya-tanya, bagaimana bisa Dwi Soetjipto ditunjuk sebagai Kepala SKK Migas sedangkan dia tidak memenuhi kualifikasi?

Aturan Tunduk Pada Kontestan

Kabar bahwa Dwi Soetjipto akan diangkat sebagai Kepala SKK Migas telah santer beredar sejak beberapa bulan setelah dia dicopot dari kursi Dirut Pertamina atas kasus ‘Matahari Kembar’ per 3 Februari 2017. Oleh karena desas-desus itu, membuat publik tahu bahwa Dwi Soetjipto terganjal secara usia. Maka tak heran tatkala diumumkan Dwi Soetjipto dipilih Jokowi untuk menjadi kepala SKK Migas, hal itu cukup mengagetkan bagi publik.

Salah satu politis Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean merasa heran dan menduga terjadi pelanggaran aturan atas penunjukan Tjip sebagai Kepala SKK Migas. karena mengingat Perpres No. 9 Tahun 2013 Pasal 12 berbunyi; Batas usia pensiun Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud Pasal 7 adalah 60 (enam puluh) tahun.

“Yang terhormat pak Jokowi dan pak Jonan (Menteri ESDM), dalam ketentuan kepala SKK Migas saat diangkat maksimum berusia 60 tahun,’ kata Ferdinand.

Rupanya pemerintah telah mengantisipasi ganjalan usia yang dihadapi Dwi Soetjipto melalui revisi Perpres No. 9 Tahun 2013 menjadi Perpres No. 36 Tahun 2018 yang mana ketentuan batas usia Kepala SKK Migas yang termaktub pada pasal 12 dilakukan penghapusan. Sehingga pasal yang dimaksud hanya berbunyi sebagai berikut;

“Batas usia pensiun Wakil Kepala, Sekretaris, Pengawas Internal, dan para Deputi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b sampai huruf e adalah 60 (enam puluh) tahun’.

Barangkali secara kompetensi tentunya banyak anak negeri usia dibawa 60 tahun memiliki kualitas dan kapasitas sepadan untuk jabatan setingkat Kepala SKK Migas, karenanya pilihan Jokowi menunjuk Dwi Soejtipto sebagai Kepala SKK Migas hingga rela melakukan penyesuaian aturan terhadap Dwi Soetjipto selaku kontestan, adalah poin yang menyimpan pertanyaan.

Terkait hal ini, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar serta Dwi Soetjipto sendiri lebih pilih bungkam. Ketika Arcandra ditanya pertimbangan apa hingga nama Dwi Soetjipto sampai ke meja Presiden Jokowi dan dipilih menjadi Kepala SKK Migas? Arcandra tidak merespon dan memilih membicrakan hal lain. Begitupun Dwi Sotjipto ditanya perkara usia yang sebelumnya menjadi sandungan baginya, dia mengaku hanya ikut Keputusan Presiden yang bersandar pada Perpres hasil revisi.

“Nggak tahu saya (terkait usia), kalau Kepres turun saya jalankan, nggak turun nggak saya jalankan,” kata Tjip.

IFrame
Perlu juga diketahui, selain terkait usia, perubahan perpres ini dibentuk Komisi Pengawas yang terdiri dari Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Wakil Menteri ESDM.

Komisi Pengawas mendapatkan tambahan tugas selain rincian tugas dalam Perpres sebelumnya, tambahan yang dimaksud yakni memberikan arahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal dan menerima laporan hasil pengawasan internal SKK Migas.

Selain itu, dalam Perpres ini disebutkan, dalam melaksanakan tugas, Komisi Pengawas dapat memiliki tenaga ahli paling banyak 5 (lima) orang, yang besaran honorariumnya ditetapkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan.

Tak kalah penting, jika pada Perpres sebelumnya tidak disebutkan berapa lama masa jabatan Kepala SKK Migas, maka dalam Perpres ini ditegaskan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

“Dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi dan tugas SKK Migas, Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Komisi Pengawas dapat memberhentikan Kepala SKK Migas sebelum masa jabatannya berakhir,” bunyi Pasal 8 ayat (5) Perpres ini.

SKK Migas Harus Bebas Dari Kepentingan Bisnis Pribadi

Meskipun alasan penunjukan Dwi Soetjipto hingga rela merevisi Perpres, mengundang pertanyaan, namun keputusan itu patut dihormati karena memang hak prerogatif presiden. Demikian kata direktur CERI, Yusri Usman.

IFrame
“Itu pilihan Presiden yang harus dihormati,” kata Yusri.

Namun Yusri mengingatkan bahwa SKK Migas mempunyai tanggungjawab besar untuk memastikan keamanan energi nasional. Untuk itu, selain harus profesional dan mampu membangun kepercayaan dari para Kontraktor hulu Migas, SKK Migas juga harus bebas dari kepentingan bisnis pribadi dan politik.

“SKK Migas harus bebas dari kepentingan bisnis pribadi dan politik, sehingga dapat menjual Migas bagian negara yang hasilnya benar –benar untuk sebesar-besarnya kepentingan negara dan bangsa,” tutur dia.

Tantangan SKK Migas
Atas pelantikan Dwi Soetjipto, Menteri ESDM Ignasius Jonan menekankan keberlanjutan perbaikan organisasi SKK Migas serta meminta agar Dwi Soetjipto membantu penyelesaian WK Migas terminasi. Disamping itu, tak lupa dia juga meminta SKK Migas terus mendorong pengunaan konten lokal pada industri hulu migas.

“Saya minta beberapa hal sebagai Menteri. Melanjutkan government yang sudah dibangun pak Amien. Ada WK terminasi yang jatuh tempo sampai 2023 tolong diselesaikan,” kata Jonan.

Sementara Arcandra lebih menekankan askpek ekplorasi secara masif untuk menemukan cadangan yang besar. Dia menjelaskan, saat ini terjadi disparitas antara produksi migas nasional dengan konsumsi nasional. Diketahui laju konsumsi nasional tidak diiringi laju produksi migas. Oleh karena itu diperlukan temuan cadangan yang besar sebagai solusi mengejar defisit.

“Giant discovery akan menjadi kenyataan apabila kita mulai melihat tiga hal. Yang pertama, apabila kita mempunyai teknologi dan mau menerima teknologi baru, maka ada kemungkinan teknologi menemukan new discovery, syukur jika itu menjadikan cadangan migas besar. Kedua, sistem yang efisien, transparan dan akuntabel, maka kita berharap ini akan menjadi pilar untuk ditemukannya discovery. Dan yang ketiga adalah human capital yang mumpuni yang bisa merawat cadangan-cadangan atau reserve kita yang ada di basin-basin di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa menemukan big discovery seperti yang diimpikan kita semua,” ujar Arcandra Tahar.

Diketahui kebutuhan konsumsi BBM nasional saat ini sekitar 1,6 juta barel per hari dan diyakini akan terus bertumbuh. Sebaliknya, kemampuan produksi BBM nasional rata-rata 800.000 barel per hari. Untuk mencukupi konsumsi nasional, Indonesia terpaksa impor BBM lebih dari 600.000 barel per hari.

“Trend produksi migas kita itu menurun karena lapangan yang sudah tua, konsumsi kita naik semakin lama semakin tinggi. Mau tidak mau temen-temen di hulu migas harus mendapatkan giant discovery, karena itu satu-satunya untuk membantu Indonesia,” ujar Kepala SKK Migas periode 2014-2018 Amien Sunaryadi saat serah terima jabatan.

IFrame
Untuk mendapatkan discovery, maka diperlukan eksplorasi yang masif dan menyeluruh di wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki discovery. Selain mengalokasikan anggaran untuk peningkatan produksi migas nasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini Pemerintah juga telah mengantongi komitmen kerja pasti sebesar USD 2 milyar untuk 10 tahun mendatang.

“Sekarang ada komitmen kerja pasti untuk kegiatan eksplorasi untuk dipergunakan 10 tahun mendatang yang nilainya USD 2 milyar. Bentuk komitmen ini berbeda dengan komitmen wilayah kerja eksplorasi, kalau WK eksplorasi tidak menjalankan komitmen harus bayar tapi untuk membayarnya itu menagihnya susah, bahkan sebagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah hilang. Tapi karena ini adalah KKKS produksi maka jika tidak melaksanakan komitmen kerja pasti eksplorasi maka uangnya akan diambil oleh pemerintah,” tandas Amien.

Janji Dwi Soetjipto
Setelah secara resmi menerima jabatan sebagai Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto berjanji dalam waktu 3 bulan ke depan akan menyelesaikan sejumlah Plan of Development yang tertunda. Selanjutnya ia akan meningkatkan investasi guna meningkatkan produksi.

“Dalam 3 bulan pertama ada beberapa pending matters yang kita selesaikan rencana kerja 2019, beberapa POD yang pending harus kita selesaikan. Kemudian untuk meningkatkan produksi harus ada investasi, tentu saja investasi tahun 2018 akan berdampak 2019. Demikian juga 2019 kalau ada investasi akan berdampak di 2020 itu peningkatan produksi. Jadi nanti kendala-kendala yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi akan kami diskusikan dengan Pak Menteri,” pungkas dia.(Jft/Aktual)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...