11 December 2019

Praktisi Intelijen: Waspada, Kapal RRC Pasang Kabel Bawah Laut di Natuna

KONFRONTASI -  Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid angkat suara, membahas adanya Kapal Kabel Asing RRC yang beroperasi di laut Indonesia. Bahkan, menurutnya ada seolah pembiaran terkait operasinya kapal tersebut.

Dikatakan Fauka, seharusnya Kementerian Perhubungan tidak boleh membiarkan Kapal Kabel atau Cable Ship untuk menggelar kabel sistim komunikasi kabel bawah laut.

“Ini suatu keanehan. Kita harus waspada dengan giat intelijen asing. Bisa pula ada operasi Kapal Kabe SBSS milik RRC yang berbendera Panama dengan nama Kapal CS Bold Maverick yang beroperasi di oerairan Indonesia sekitar Batam dan laut Natuna,”ungkap Fauka saat berbincang dengan medanheadlines.com, Sabtu (23/11/2019)

Disampaikannya, padahal ada aturan azas cabotage yang melarang kapal berbendera asing melakukan kegiatan bisnis dan pemasangan kabel bawah laut di perairan Indonesia.

Sejak 2011 sesuai UU pelayaran no 17 tahun 2008 Indonesia menganut Azas Cabotage, yaitu asas ini memberikan kekuatan bahwa penyelenggaraan pelayaran dalam negeri sepenuhnya hak negara pantai.

“Artinya, negara pantai berhak melarang kapal-kapal asing berlayar dan berdagang di sepanjang perairan negara Indonesia,”jelasnya.

Mantan anggota Tim Mawar ini menerangkan, dengan beroperasinya Kapal Kabel asing berbendera Panama dengan CS Bold Maverick di lautan Indonesia, maka akan banyak merugikan negara Indonesia.

“Ya jelas merugikan, terutama perusahaan kapal kabel nasional dan dari sisi pertahanan yang kita khawatirkan, justru digunakan untuk kegiatan mata mata di laut Natuna yang kaya akan sumber daya alam,”ucap Fauka.

Buat apa ada azas cabotage, sambung Fauka, jika kapal berbendera Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Sepanjang kapal-kapal penggelar kabel yang berbendera Indonesia standby, maka itu harus diutamakan, untuk mendapatkan kegiatan dan tidak benar diberikan ke kapal berbendera asing.

“Apabila kapal Indonesia tidak tersedia maka kapal asing bisa diberikan izin kegiatannya di wilayah perairan ataupun yuridiksi Indonesia dengan harus tunduk azas aturan yang diberlakukan negara Indonesia,”katanya.

Karena itu, lanjut Fauka Noor Farid, Kementerian Perhubungan diminta untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan pengunaan kapal asing dan begitu juga Kementrian Pertahanan.

“Maka dari itu, jangan sampai mengeluarkan Surat Security Clearance dan Security officer untuk kapal kabel CS Bold Maverick milik asing yang akan melakukan kegiatan pengelaran kabel di wilayah perairan Indonesia. Kita harus waspada giat intelijen asing,”pungkasnya.(Jft/Teras.id)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...