24 January 2018

Politisi PPP Kecam Praktik Jual Beli Ijazah di Perguruan Tinggi

KONFRONTASI-Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, mengecam keras praktik jual beli ijazah yang diduga terjadi di sejumlah perguruan tinggi.

"Ini tentu melanggar ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi seperti di Pasal Pasal 28 ayat (6) dan (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (4). Ancaman pidananya penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar," ungkapnya dalam rilis yang diterima redkasi, Kamis (21/5).

Reni pun  mendesak Menteri Dikti agar segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait aduan yang diterima di Kementerian Dikti atas praktik jual beli ijazah S-1 tersebut. 

" Aparat kepolisian harus mengusut tuntas praktik kriminal ini yang jauh dari nilai-nilai keilmuwan," ungkapnya lebih lanjut.

Dalam kasus jual beli ijazah ini, Reni juga mempertanyakan peran Kemendikti dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Perguruan Tinggi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) UU No 12 Tahun 2012.

"Kementerian Dikti paska dipisah dari Kementerian Pendididkan Dasar Menengah di Kabinet Kerja ini semestinya jauh lebih fokus dalam mengelola Perguruan Tinggi (PT). Kasus ini justru menunjukkan pemisahan dua kementerian itu belum memberi dampak positif nyata bagi publik," tukasnya.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...