25 January 2017

Politik Jokowi ke Jusuf Kalla, Polri dan Parpol untuk Cegah Mbalelo

KONFRONTASI-  Jokowi terus didominasi kubu JK, maka Jokowi pun mulai bergerak. Dua keputusan yang dibuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan terus jadi buah bibir. Namun, penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai calon Panglima TNI, dan Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN lebih didasarkan pada pertimbangan politik. Itulah pesan Politik Jokowi ke Jusuf Kalla:  Jokowi Angkat  Sosok TNI -AD menjadi  Kepala BIN dan Panglima TNI untuk Imbangi Jusuf Kalla, Polri dan Parpol yang Mbalelo

Hal itu disampaikan pengamat politik Univeraitas Indonesia Arbi Sanit. Dia menilai Jokowi sebagai Presiden berlatarbelakang sipil memang menyadari, untuk memperkuat posisinya di pemerintahan, Jokowi perlu dukungan dari TNI AD yang banyak memiliki pengalaman dalam masalah pertahanan dan keamanan nasional.

"Untuk mencegah pembangkangan dari parpol dan Polri, Jokowi menyerahkan TNI dan BIN kepada dua tokoh angkatan darat. Jokowi butuh rasa aman hingga 2019," tandas Arbi di Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Karena kebutuhan untuk memperkuat kekuasaannya itulah, Jokowi tidak mengikuti tradisi giliran dalam mengangkat Panglima TNI.

"Lagi pula tak ada keharusan mengikuti tradisi giliran dalam mengangkat Panglima TNI," pungkas Arbi Sanit.

Nama Sutiyoso diprediksikan bakal mulus menuju posisi Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Meski namanya dikaitkan dengan tragedi berdarah 27 Juli 1996, mantan Gubernur DKI itu tak akan sulit untuk mendapat persetujuan DPR. Apa pasalnya?

Respons publik terhadap nama Sutiyoso beragam di publik. Salah satu yang menonjol respons yang bernada negatif. Mulai soal faktor usia yang tidak lagi muda serta figurnya yang dikaitkan dengan peristiwa tragedi penyerbuan kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.

Namun, dukungan bulat terhadap Sutiyoso menjadi Kepala BIN justru datang dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Saifullah Tamliha mengatakan partai-partai yang tergabung dalam KIH sepakat mendukung Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

"Berdasarkan pertemuan Ketum KIH dan Ketua Fraksi KIH, KIH mendukung Sutiyoso sebagai KaBIN," ujar Saiful di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Figur Sutiyoso, menurut Saiful, sebenarnya telah dipanggil ke Istana oleh Presiden Joko Widodo sejak usai pembentukan Kabinet Kerja pada Oktober 2014 lalu. "Intinya KIH ingin mendorong percepatan proses usulan Presiden ini. Kita tidak ingin berlama-lama memproses usulan Presiden," sebut Saiful.

Saiful mengatakan tradisi yang selama ini terjadi di Komisi I sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan DPR akan membentuk tim klarifikasi terhadap kandidat terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Biasanya sebelum fit and proper test akan dibentuk tim klarifikasi ke Komnas HAM dan KPK. Apakah selama menjadi prajurit pernah melakukan pelanggaran HAM? Kita ke KPK untuk mengetahui laporan kekayaan beliau terakhir kapan jumlanya berapa, wajar atau tidak," sebut Saifullah.

Saat ditanya soal respons negatif kader PDI Perjuangan terkait figur Sutiyoso, Saifullah berseloroh bagi yang tidak setuju dengan Sutiyoso hanyalah oknum. "Kalau tidak clear itu oknum saja," seloroh politisi PPP.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB Hasanudin tampak menyindir saat ditanya tentang figur Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. "Soal Kepala BIN, pertama, kok tua banget ya, umur 70 tahun dengan kondisi pekerjaan ini. Kedua, setahu saya beliau itu yang nyerbu kantor DPP PDI PErjuangan. Saya tidak tahu pertimbangnnya, saya harus tanya dulu," ujar TB Hasanudin yang juga anggota Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (10/6/2015).
[yha]

Category: 

 


loading...
loading...

BACA JUGA:      

Loading...