21 May 2018

Perubahan UU KPK Bukan Membonsai Kewenangan KPK - Jangan Bohong ya?

KONFRONTASI - Rencana perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, semua pihak bersepakat perubahan regulasi itu bukan untuk memperlemah kelembagaan KPK. Namun, masing-masing pihak berbeda dari materi substansi perubahan. Siapa memperkuat apa?

DPR dan pemerintah tampak hati-hati merespons rencana perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Seperti belajar dari rencana yang gagal pada 2012 lalu, DPR dan Pemerintah pagi-pagi menggarisbawahi perubahan UU KPK bukanlah dalam rangka membonsai kewenangan KPK.

Institusi KPK yang secara formal prosedural tidak memiliki peran legislasi, juga mendorong perubahan UU yang mengatur kelembagaan antirasuah itu. Meski bila dicek satu persatu, substansi pengguatan KPK antara KPK dan DPR serta pemerintah terjadi perbedaan yang mendasar.

Seperti yang ditegaskan Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, perubahan UU KPK justru harus didorong dan dipertegas tentang kewenangan pengangkatan penyelidikan yang dimiliki oleh KPK.

Selain soal penganggkatan penyidik dari luar kepolisian dan kejaksaan, Ruki juga menegaskan perubahan UU KPK juga dimaksudkan memperkuat Komite Pengawas untuk mengganti posisi Penasihat KPK. "Perlu juga diatur Komite Pengawas sebagai pengganti dan empowering dari penasihat KPK," kata Ruki saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (18/6/2015).

Lain halnya dengan suara yang muncul dari DPR. Salah satu materi yang menjadi obyek perubahan UU KPK di antaranya soal kewenangan penyadapan yang dimiliki lembaga KPK. Dalam rapat kerja Komisi III DPR dan KPK persoalan ini juga mencuat. Isu hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu bab yang menjadi sorotan saat membincangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK.

Ruki saat menjelaskan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK mengatakan kewenangan penyadapan tidak hanya dimiliki oleh KPK. Kewenangan yang sama, kata Ruki juga dimiliki oleh lembaga kepolisian. "Penyadapan dari kami hanya diarahkan ke pelaku tindak pidana korupsi. Jadi itu di penyelidikan," kata Ruki.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Patrice Rio Capela mengatakan pihaknya setuju perubahan UU KPK. Soal proses penyadapan menjadi sorotan Fraksi Partai NasDem. Pihaknya setuju bila penyadapan ditujukan untuk penyidikan.

"Yang menjadi soal penyadapan di luar penyidikan. Seperti soal pengungkapan pembicaraan Hasto Kristiyanto dan petinggi Polri. Hasto bukan pejabat negara. Ini tidak boleh terjadi, pelanggaran pidana," kata Rio di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Selain persoalan penyadapan, soal Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang tidak berlaku di KPK juga menjadi sorotan di Parlemen. Rio menuturkan tidak adanya SP3 di KPK tidak ada masalah bila Pimpinan KPK bisa menjamin tidak ada kesalahan. "Kalau salah berhak dituntut. Kalau tidak bagaimana (nasib) orang. Seperti hanya tiga lembar surat untuk menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka," urai Sekjen Partai NasDem ini.

Rio memastikan perubahan UU KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK. Ia tidak menampik kerja positif yang dilakukan KPK. Namun, Rio menggarisbawah agar KPK tetap diawasi. Menurut dia, tidak boleh ada lembaga yang tanppa ada batasan apapun. "Revisi ini untuk memperkuat, sehingga tidak ada persoalan," tegas Rio.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persetujuannya untuk melakukan perubahan UU KPK. Dia berpendapat kewenangan KPK memang harus ada batasan. "Yang terpenting itu KPK tanggung jawabnya bagaimana mengukurnya, kan bukan berarti KPK punya kekuasaan yang tidak ada batasnya, kan harus ada batasannya juga," tegas Kalla, Kamis (18/6/2015). (Juft/Inilah)

Category: 
Loading...