26 August 2019

Pengamat: Pilkada Serentak Bukan Murni Urusan Parpol

KONFRONTASI - Konflik Partai Golkar dan PPP disangsikan dapat teratasi. Selama undang-undang yang mengatur mereka diabaikan, konflik kedua partai peninggalan Orde Baru ini tidak akan pernah selesai.

"Saya pikir mekanisme penyelesaian konflik di kita itu adalah harus berdasarkan undang-undang parpol yakni Mahkamah Partai," kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi bertema 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

Sayangnya, kata Nico, kewenangan Mahkamah Partai pun dimentahkan oleh mereka. Imbasnya Golkar dan PPP terancam tidak dapat mengikuti Pilkada serentak.

Terkait ancaman batalnya Golkar dan PPP gagal mengikuti Pilkada, Nico mengatakan, kualitas Pilkada tetap mumpuni. "Kalau pun Golkar dan PPP tidak ikut, Pilkada Serentak saya kira tidak akan hilang kualitasnya," ujarnya.

Dalam hal itu, pengamat politik ini mengingatkan, proses Pilkada bukan murni urusan partai politik, melainkan penilaian masyarakat terhadap figur calon kepala daerah yang dianggap mumpuni. "Karena tujuannya untuk mencari pemimpin yang baik dan merakyat," pungkasnya.[sindo]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...