24 January 2018

Pembatalan Perda Harus Transparan dan Akuntabel

KONFRONTASI - Pembatalan 3.143 perda yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Bagaimanapun, produk hukum Perda merupakan perwujudan produk legislasi dari kedaulatan rakyat di daerah melalui DPRD dan Kepala Daerah yang semuanya produk pemilihan langsung oleh rakyat.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati kepada redaksi Sabtu (18/6) di Jakarta

Menurutnya, untuk memenuhi prinsip transparansi, pemerintah pusat harus merinci apa saja Perda yang telah dibatalkan. Kami mendesak Mendagri menjelaskan kepada masyarakat  tentang perda-perda yang dibatalkan tersebut, masyarakat berhak mengetahuinya.

“Hal ini penting terkait dengan prosedur hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk menggelar sidang paripurna dengan mengagendakan pencabutan peraturan tersebut secara legal-formal.” tegasnya

Reni menambahkan, Pemerintah semestinya juga menerbitkan produk hukum saat membatalkan Perda tersebut bisa berupa  peraturan presiden (perpres). Produk hukum tersebut sebagai perwujudan administrasi negara di satu sisi.

“Di sisi lain, dengan adanya produk hukum pembatalan perda tersebut, pemda atau masyarakat luas memiliki hak untuk melakukan uji materi terhadap produk hukum tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Sebagaimana maklum, MA memilki kewenangan menguji peraturan perundangan-undangan di bawah UU terhadap UU (Pasal 24A ayat 1 UUD 1945)” demikian Reni.[ian]

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...