16 December 2017

PDIP Melawan Holding BUMN Rini Soemarno?

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno angkat bicara terkait ngototnya Menteri BUMN Rini Soemarno membentuk holding BUMN Pertambangan.

Pernyataan politisi PDIP ini menyikapi rencana RUPS Luar Biasa untuk menghapus status perseroan tiga BUMN sektor tambang, yakni PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero).

Hendrawan menilai, kebijakan atau ide holdingisasi dari Menteri Rini, berpotensi melemahkan pengawasan DPR. "Soal holding yang menggunakan dasar PP 72 Tahun 2016 tetap dikritisi oleh teman-teman komisi VI, dan kami sebagai fraksi terus mencermati karena ada potensi pengawasan DPR bisa ternihilisasi (dihilangkan)," kata Hendrawan kepada wartawan di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Anak buah Megawati ini menegaskan, kebijakan holdingisasi BUMN, jelas melawan aturan perundang-undangan yang ada. "Ini juga soal konsistensi UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, kita menyadari di satu pihak badan usaha milik negara di tengah globalisasi dan persaingan luar biasa saat ini membutukan fleksibilitas yang sangat tinggi," ujar Hendrawan.

Menurut Hendrawan, jangan sampai fleksibilitas itu mengurangi kapasitas Parlemen dalam melakukan kontrol terhadap sumber daya yang dimiliki BUMN. Sebab, bagaimana pun BUMN merupakan instrumen penting yang harus dimiliki pemerintah. "Kehadiran negara di tengah-tengah rakyat dapat dirasakan apabila BUMN berkiprah dengan benar," kata dia.

Hendrawan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya penguasaan asing terhadap BUMN yang statusnya dijadikan anak usaha, semisal PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah. "Itu konsekuensi dari holdingisasi. Ya paling tdak kita sadar, dan karena sadar akan itu makanya kita antisipasi dengan baik," jelas Hendrawan. [ipe]

Tags: 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...