16 June 2019

Pakar Keamanan Cyber: Racun VPN Terlanjur Meluas, Pemerintah Dinilai Blunder

KONFRONTASI -  Akses media sosial (medsos) dan instant messaging seperti WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram sempat dibatasi beberapa hari lalu. Pembatasan yang dilakukan sejak Rabu (22/5) itu menyusul tidak kondusifnya situasi politik di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun akhirnya mencabut kembali pembatasan akses setelah kondisi dinyatakan sudah kondusif.

Pembatasan medsos dan instant messaging sempat membuat pengguna internet di Indonesia kaget. Pasalnya, banyak dari mereka yang menggantungkan aktivitasnya pada platform-platform tersebut. Mulai dari akses komunikasi dengan keluarga, urusan kerja, hingga yang berjualan online.

Kondisi tersebut rupanya membuat banyak orang akhirnya menggunkanan jalan pintas untuk bisa mengakses platform medsos dan instant messaging tersebut. Ya, sejumlah pengguna banyak yang memasang Virtual Private Network atau VPN. Dengan VPN, pembatasan akses oleh Kemenkominfo menjadi tak berdaya. Pengguna internet pun tetap bisa mengakses platform WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menjelaskan, VPN secara sederhana adalah tunnel atau jalur khusus dari penyedia layanan VPN yang memungkinkan pengguna berkamuflase dengan alamat IP untuk bisa masuk ke situs yang diblokir. “Misalnya di Singapura, Vietnam dan lain-lain yang ketika terkoneksi, pengguna akan mendapatkan alamat IP di negara tersebut. Ketika sudah mendapat alamat IP negara yang bersangkutan, kita seolah sedang melakukan aktivitas internet di sana,” jelasnya kepada JawaPos.com saat dihubungi via telepon.

Lebih lanjut, dia mencontohkan di Singapura. Di Negeri Singa itu tidak ada situs internet yang diblokir. “Jadi kalau kita menggunakan VPN, terbaca alamat IP-nya seolah dari Singapura. Ya, kita bebas mengakses apapun. Berbeda dengan Indonesia yang banyak diblokir, jadi menggunakan alamat IP Singapura membuka internet di Indonesia ya tidak akan terblokir,” terangnya.

Namun yang menjadi sorotan adalah dengan diputuskannya pembatasan akses medsos kemarin, banyak masyarakat menjadi paham soal VPN. VPN sendiri bak dua sisi mata uang yang punya kekurangan dan kelebihan. Punya sisi positif dan negatif. Jika tak hati-hati menggunakan dan minim literasi digital, maka VPN akan cenderung berdampak negatif bahkan menjadi ‘racun’ yang berbahaya. Artinya, VPN bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Blunder

Sejalan dengan hal tersebut, Pratama menilai bahwa pemerintah blunder. Pembatasan akses medsos membuat orang-orang mengerti VPN. Soal VPN sendiri malahan sempat menjadi trending topik di Twitter. “Begitu diblokir seperti ini, masyarakat cenderung berpikir survival, masyarakat akan mencari berbagai cara untuk bisa lepas dari pemblokiran. Celakanya, begitu menggunakan VPN, mereka bukan hanya lepas dan bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Bahanya, VPN yang sudah digunakan bisa mem-bypass situs-situs yang diblokir pemerintah, pornografi, perjudian, terorisme, dan yang negatif lainnya,” paparnya.

Pemerintah memang diketahui gencar memblokir situs-situs yang bermuatan negatif. Namun dengan orang-orang yang kini sadar VPN, tentu apa yang dilakukan pemerintah menjadi terkesan tak berarti. “Ini bahaya sekali, apalagi bagi mereka yang memiliki paham radikal, mereka bisa akses konten radikal dari Suriah misalnya. Ini mengkhawatirkan, karena sudah kadung populer,” sambungnya.

Pratama menyebut pemerintah harus lebih hati-hati lagi. Sebab, saat ini sistem yang digunakan untuk pemblokiran oleh pemerintah adalah lewat URL-nya. Pemerintah harus lebih dalam lagi dalam upaya pemblokirannya, pun dengan filternya. Pratama juga menyarankan pemerintah harus banyak belajar. “Mereka kalau mau bisa belajar sama Tiongkok. Di Tiongkok itu pemblokirannya total,” ujarnya.

Dinilai Melanggar UUD 1945

Tidak hanya dinilai blunder, pemerintah juga disebut telah melanggar Undan-Undang Dasar (UUD) Negara 1945. Menurut Pratama, hal tersebut karena banyaknya bahasan dan keluhan dari masyarakat soal hak berkomunikasinya yang terkesan dirampas. “Kalau bicara aturan, pemerintah sudah melanggar UUD. Ini melanggar UUD 1945 pasal 28 F. Nggak boleh akses komunikasi dibatasi,” sebutnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 28F UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Ketika menyampaikan pembatasan akses medsos dan instant messaging, Menkominfo Rudiantara menyebut pihaknya berpegang pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun menurut Pratama, UU ITE tetap tidak bisa mengalahkan UUD.

Meski melanggar, dalam kasus ini Pratama mengaku memakluminya. “Kemarin terjadi kericuhan, anarkisme, dan ketidakjelasan informasi yang beredar, hoaks beredar, video aneh-aneh dari masa lalu keluar lagi, ini bahaya. Itu kalau nggak dibatasi berbahaya banget. Untuk kondisi seperti ini menurut saya harus dapat maklum. Untuk menjaga stabilitas keamanan negara, tapi jangan lama-lama. Kasihan warga, ini juga bahaya bagi pemerintah karena tidak ada yang protes mereka, aspirasi masyarakat perlu difasilitasi,” jelasnya.

Butuh Aturan Jelas Pembatasan Akses Medsos

Dia melanjutkan, saat ini melanggar UUD untuk kebaikan bersama tidak menjadi masalah. Yang terpenting, ke depan jangan mendadak, namun harus ada protap-nya. “Harus ada mekanismenya, jangan tiba-tiba konferensi pers, tiba-tiba mengumumkan akan dibatasi, nggak boleh. Pemerintah harus punya ukuran, dalam tahap seperti apa medsos di Indonesia boleh dimatikan, dalam level seperti apa dan kondisi seperti apa aplikasi WhatsApp bisa dimatikan, ukurannya harus jelas. Nggak bisa hanya dengan dasar menurut pandangan menteri. Harus ada pakemnya, harus atas kesepakatan bersama,” tuturnya.

Pratama menambahkan, kini pemerintah memiliki ‘pekerjaan rumah’ dari masyarakat yang terlanjur mengerti VPN. Sebab, situs-situs yang telah diblokir rawan bisa diakses. “Situs radikal, perjudian, pornografi yang diblokir pemerintah itu akan terbuka lagi karena masyarakat kita sudah kenal VPN. Orang Indonesia sebelum akses medsos ramai dibatasi tidak banyak yang mengenal VPN, banyak yang tidak ngerti. Nah dengan hal ini, jadi makin banyak yang ngerti,” jelasnya.

Seperti sudah kami beritakan sebelumnya, Kemenkominfo per Sabtu (25/5) telah memulihkan akses medsos dan instant messaging WhatsApp CS. Menkominfo Rudiantara menyampaikan, normalisasi akses medsos dilakukan mengingat situasi di tanah air usai pemilu dan pengumuman rekapitulasi suara oleh KPU telah kondusif. “Situasi kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com.(jft/JPNN)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...