22 January 2018

Menyoal Tudingan Makar Kapolri

KONFRONTASI-Pernyataan Kapolri Tito Karnavian yang menyebut ada upaya makar pada Aksi Bela Islam III 2 Desember mendatang telah memecah elite rezim Jokowi ke dalam perbedaan pendapat. Sebaiknya elite Polri berhati-hati berwacana soal makar karena api politik malah bisa berkobar. Dan kalau kita periksa kembali sejarah, maka di mata umat Islam gosip makar itu sudah memudar.

Umat Islam adalah kaum bumiputera yang tidak mau ada penistaan agama/Pancasila dan UUD45 sebab tindakan penistaan itu justru membakar suasana. Gosip makar dan saling tuding antara elite Polri dan masyarakat madani yang merasa dituduh, justru meruncing karena perbedaan persepsi oleh gesekan kepentingan, serta kurangnya dialog yang tulus dan terbuka. Hipokrisi sudah melanda elite negara dan umat Islam sudah membaca tabiat negative itu dari semiotika wacana para elite negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik/material tanpa melihat memburuknya ketimpangan sosial dan ketidakadilan material.

Hampir pasti bahwa umat Islam tetap fokus pada pengawalan penegakan hukum kasus dugaan penistaan agama/Pancasila/UUD45 oleh Gubernur Ahok Basuki Tjahaya Purnama. Ingat bahwa selaku Gubernur, Ahok melakukan aksi penistaan agama itu, dan itu berarti dia melanggar sumpah jabatan, lemanggar Pancasila dan UUD45, itulah sikap dan pemahahaman umat Islam atas kasus Ahok, bukan sekedar pidana murni karena penistaan agama berimplikasi pada pelanggaran Pancasila dan UUD45. Itulah persepsi umat Islam dan kelas menengah Muslim yang berdemo di seantero Indonesia, sebab penistaan agama oleh Ahok selaku Gubernur waktu itu, merupakan pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD45 sehingga memicu aksi demo massal di seantero Tanah Air. Pandangan persepsi umat Islam itu nampaknya belum dipahami oleh para elite penguasa dan istana.

Kalau merujuk Mosi Integral mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Bapak Umat Islam (Masyumi) 1950-an era Presiden Soekarno/Wapres M Hatta, yang menyatukan seluruh umat beragama dan semua golongan demi kemerdekaan dan keutuhan NKRI, maka penistaan agama berarti juga penistaan Pancasila dan UUD45, merusak ketatanegaraan kita dan itulah yang dipersepsikan dan dituntut oleh Umat Islam dimana-mana agar kasus Ahok secepatnya dituntaskan, dengan desakan agar ditahan dan dipenjara karena merusak keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Mosi integral M Natsir telah membuat umat Islam merelakan lepasnya tuntutan Syariah Islam dan negara Islam, dan justru memperkuat Pancasila dan UUD45. Oleh sebab itu, jangan heran kalau dimana-mana Umat Islam meminta Ahok secepatnya ditahan dan dipenjara untuk meredam api dalam sekam agar tak membakar suasana.

Tapi apakah pimpinan Polri mau? Apalah Kapolri/Panglima TNI paham atas desakan umat Islam itu? Apakah para menteri Kabinet, pimpinan TNI dan istana presiden paham soal itu? Ataukah para elite sengaja membiarkan suasana dan situasi makin bergerak liar dan membakar, lalu dituduh makar? Presiden Jokowi sangat mungkin atau hampir pasti tidak tahu kaitan penistaan agama dengan Mosi Integral Mohammad Natsir, ketatanegaraan, Pancasila dan UUD45 tersebut?rBagi umat Islam dan kaum terpelajar Muslim bumiputera, kasus penistaan agama tidaklah bisa disimplifikasikan sekedar pidana murni, sebab itu over-simplifikasi. Bagi umat Islam dan kelas menengah Muslim, penistaan agama erat kaitannya dengan pelanggaran atas Mosi Integral Mohammad Natsir, ketatanegaraan, Pancasila danUUD45 sangatlah mendalam.

Dalam kekosongan dan kevakuman pemahaman para elite negara atas aspirasi umat Islam yang sangat dalam itu, kini, suasana dan situasilah yang memimpin keadaan karena lambatnya penuntasan kasus Ahok tersebut. Apakah seluruh elite negara dan penguasa memahami dan menyadari akan hal ini, akan kealpaan soal ini?

Barisan aksi umat Islam sudah meminta ulama dan umat Islam bersatu. Semua elemen dan ormas Islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam satgasnya agar mengikuti aksi damai 2 Desember nanti. Jangan sampai ada dusta dan noda, jangan pula ada tudingan makar atau gosip miring sejenisnya, karena hanya membakar sauana ke dalam ketidakpastian.

Penistaan agama menyangkut hal-hal yang sangat sensitif dan eksplosif dalam agama, seperti soal akidah, kitab suci, nabi, ritual, dan ibadah. Penistaan agama berarti juga penistaan Pancasila dan UUD45, itulah efek berantai yang mungkin tak disadari Ahok, kubu dan barisannya.

Oleh sebab itu, cendekiawan muslim Prof Azyumardi Azra mengingatkan kasus dugaan pelecehan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merupakan pembelajaran baik bagi politikus karena dampaknya sangat berbahaya ketika membawa isu agama ke dalam politik.

Dampak dari isu penistaan agama itu mudah memicu terjadinya ketidakstabilan politik di Indonesia yang membuat masyarakat yang menanggung kerugian dan perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar adalah umat Islam. Maka, sekiranya proses situ cepat, tegas dan tuntas, maka kasus Ahok tidak akan memicu polarisasi sosial dan instabilitas politik. Oleh sebab itu,seyogianya hindari tudingan makar dan gosip miring sejenisnya kepada aksi umat Islam jilid III nanti agar ketegangan dan saling curiga antara umat Islam, dan elite penguasa/aparat negara, bisa diakhiri atau dikikis drastis demi keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD45, demi kemaslahatan bersama seluruh anak bangsa. Maukah anda semua? (mr/inilah.com)

 

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...