23 November 2017

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Jawaban soal Harga Rokok, Normal saja. Rakyat Kembali Tenang !

KONFRONTASI-Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu per bungkus menjadi polemik di masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya turun tangan meredam kontroversi terkait masalah ini.

Ani -sapaan akrabnya- menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan tarif cukai rokok untuk 2017. "Kemenkeu belum mengeluarkan aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok," tegas Ani di gedung Djuanda, Kemenkeu, kemarin (22/8).

Wacana kenaikan harga rokok hingga Rp 50 ribu, lanjut dia, berasal dari hasil kajian kelompok prokesehatan. Yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). 

Namun, pihaknya tidak bisa serta merta menetapkan besaran kenaikan tarif cukai tanpa berkonsultasi dengan berbagai pihak. Termasuk kalangan industri rokok. 

"Saya paham ada hasil kajian soal sensitivitas kenaikan harga terhadap konsumsi rokok. Tapi Kemenkeu akan mrlakukan kebijakan tarif cukai sesuai UU Cukai dan rencana APBN 2017 yang saat ini masih proses konsultasi dengan berbagai pihak," tegas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Berbagai kampanye antirokok di Indonesia ternyata mendapat dukungan dana dari luar negeri. Salah satu lembaga yang mengucurkan dana untuk kampanye antirokok adalah Bloomberg Initiative (BI).

Lembaga filantropis milik pengusaha kondang Michael Bloomberg itu mengucurkan dana hingga jutaan dolar Amerika Serikat (USD) untuk berbagai lembaga di Indonesia dalam rangka program pengurangan penggunaan tembakau. Penerimanya ada lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, hingga instansi pemerintah.

Aliran dana dari BI itu dibeber dalam situs tobaccocontrolgrants.org. Lembaga yang didirikan Bloomberg Philanthropies pada 2006 itu mengucurkan dananya untuk memengaruhi kebijakan demi mengurangi penggunaan tembakau.

Di Indonesia ada sederet penerima. Di deretan perguruan tinggi ada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dana yang digelontorkan sebesar USD 280.755.

Dana itu untuk memengaruhi pengambil kebijakan tentang pajak dan harga rokok. Programnya dimulai pada Oktober 2008 dan berakhir pada Juli 2011.

Masih di Universitas Indonesia (UI), ada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang juga  menerima dana dari Bloomberg. Jumlahnya mencapai USD 335.866.

Dana itu untuk mendorong reformasi pertembakauan sekaligus menaikkan pajak rokok. Program dari Bloomberg untuk FKM UI itu dimulai pada Februari 2015 dan akan berakhir pada Januari 2017.

Ada juga aliran ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Besarnya adalah USD 68.794 untuk menyusun rancangan peraturan tentang pengendalian tembakau dan larangan iklan rokok. Program itu berlangsung mulai Desember 2015 hingga November 2016.

Tapi kucuran dana Bloomberg  yang terbesar justru ke Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Jumlahnya mencapai USD 300.000 pada September 2008 hingga Agustus 2011.

Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi pengendalian tembakau. Termasuk mengontrol penggunaan tembakau di tujuh provinsi.

Pada November 2011 hingga Oktober 2013, Direktorat Pengendaliian Penyakit Tidak Menular kembali menerima kucuran hingga USD 300.000 dari Bloomberg. Tujuannya untuk mendorong implementasi UU Kesehatan dengan menerapkan peringatan dan label pada kemasan rokok.

Sedangkan pada Maret 2014-Februari 2016, Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak menular menerima kucuran USD 250.039. Tujuannya untuk peningkatan kapasitas kesehatan masyarakat dalam menerapkan aturan pengendaian tembakau yang efektif.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali pun menerima dana dari Bloomberg. Tujuannya untuk mendorong peraturan daerah (perda) kawasan bebas asap rokok di DPRD Bali.

Dana yang digelontorkan sebesar USD 159.621. Programnya berlangsung mulai Maret 2012 dan berakhir pada Februari 2014.

Tapi ada juga LSM yang menerima dana Bloomberg.  Salah satunya adalah ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menerima dana USD 455.911.

Dana itu untuk program advokasi hak-hak anak sekaligus mendorong aturan yang melarang iklan rokok secara menyeluruh. Program yang dimulai Mei 2008 itu berakhir pada Januari 2011

Komnas PA tak hanya sekali menerima dana dari Bloomberg Initiative. Untuk program yang sama, organisasi itu menerima dana USD 200.000 mulai Maret 2011 hingga Februari 2013.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menerima kucuran dana dari Bloomberg. Demi advokasi untuk implementasi regulasi tentang zona larangan merokok di Jakarta, YLKI mendapat kucuran USD 105.493 mulai Desember 2012 hingga Januari 2014.

Pada Februari 2014 hingga Oktober 2015, YLKI juga menerima kucuran sebesar USD 150.825. Tujuannya untuk kampanye tentang penguatan zona larangan merokok di Jakarta.

Sedangkan pada Mei 2008 hingga Juli 2010, YLKI mendapat kucuran USD 454.480. Tujuannya untuk mengampanyekan larangan iklan rokok dan zona bebas asap rokok di Jawa.

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) pun masuk daftar penerima dana dari Bloomberg. Besarnya USD 47.470 untuk kampanye antirokok dengan mendorong pemerintah agar lebih berani dalam mengeluarkan regulasi terkait tembakau.

Sebuah LSM di Medan, Sumatera Utara bernama Yayasan Pusaka Indonesia juga berkali-kali menerima dana dari Bloomberg. Antara lain USD 32.010 pada November 2011 hingga Desember 2012, USD 74.00 pada Desember 20912 hingga Juli 2014,USD 86.587 pada periode Juli 2014 hingga Deptember 2015, sertaUSD 94.832 pada September 2015.

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...