Mengikis Amuk Massa Politik

Konfrontasi - Komitmen mempertahankan demokrasi dengan ongkos semahal apa pun agaknya perlu dimiliki semua kalangan tanpa kecuali. Pasalnya, dengan jalan demokrasilah kebaikan hidup bersama bisa dinikmati semua orang.

Menjelang pilkada serentak, apa yang dilakukan polisi ketika ribuan pendukung pasangan J.R. Saragih-Amran Sinaga mengamuk di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun merupakan sinyal bahwa massa harus menghormati prosedur demokrasi.

Amukan massa itu dipicu oleh pembatalan pencalonan J.R. Saragih-Amran setelah KPU Kabupaten Simalungun menerima salinan putusan Mahkamah Agung mengenai vonis 4 tahun penjara kepada Amran, yang dinyatakan bersalah menerbitkan izin pemanfaatan hutan saat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Simalungun pada tahun 2009.

Terlepas dari apa pun yang mendasari massa mengamuk, polisi telah menjalankan tugasnya menghentikan amukan itu. Massa mengamuk karena kecewa. Kekecewaan itu bisa dipicu oleh perkara simpel hingga perkara prinsip. Jika massa mengamuk karena kecewa atas kekalahan tim sepak bola yang mereka dukung, itu soal simpel. Namun, yang terjadi di Simalungun pekan lalu itu menyangkut perkara prinsip dalam penegakan demokrasi di negeri ini.

Polisi sudah menjalankan dengan tepat untuk menegakkan prosedur demokrasi. Anarkisme yang berusaha mencederai demokrasi itu ditangani dengan serius, menembakkan gas air mata, menangkap belasan orang yang diduga provokator. Saragih dan Amran pun diperiksa untuk dimintai pertangungjawaban.

Penanganan insiden Simalungun itu bisa dipandang sebagai ikhtiar pengamanan dan pengawalan demokrasi. Ini menjadi pesan demokrasi yang harus dipahami bersama oleh pemangku kepentingan pilkada dalam arti khusus dan demokrasi di Tanah Air dalam arti luas.

Ada sebagian warga yang belum sanggup berdemokrasi. Ini bukan perkara enteng karena massa ribuan orang yang dibiarkan menjadi pemenang melawan penegak hukum bisa menjadi petaka demokrasi, yang pada akhirnya menjadi musibah kemanusiaan.

Ada baiknya untuk menciptakan perasaan jera. Untuk itu, undang-undang perlu pasal-pasal hukuman yang berat bagi penjahat demokrasi. Perusakan kantor KPU, melukai polisi dalam demonstrasi adalah kejahatan demokrasi yang layak dihukum berat.

Politikus yang didukung massa yang anarkis juga pantas dikenai hukuman yang menjerakan. Di luar negeri, klub sepak bola bisa dihukum dengan denda uang jika massa pendukungnya melakukan amuk di ruang publik. Hukuman juga dikenakan untuk larangan bertanding. Sebagian prosedur hukuman itu juga dilakukan dalam federasi klub sepak bola di Tanah Air.

Dalam perkara amuk massa karena kekecewaan terhadap prosedur demokrasi, seperti pilpres atau pilkada, hukuman bisa juga dikenakan pada politikus yang didukung massa yang anarkis itu. Hukuman itu bisa berupa mengganti kerugian atas kerusakan benda yang ditimbulkan oleh anarkisme itu.

Tentu kompleksitas masalah anarkisme dalam perkara sepak bola sangat berbeda dari perkara politik. Anarkisme sepak bola cenderung murni sementara anarkisme politik berpeluang untuk tidak murni, alias bisa direkayasa, yang merupakan bagian dari strategi politik menghalalkan segala cara.

Politikus yang licik bukan tidak mungkin membiayai massa pendukungnya sendiri untuk berperan seolah-olah menjadi massa pendukung politikus pesaingnya dan menyuruh mereka berunjuk rasa secara anarkis. Untuk itu, penegak hukum dituntut menyelediki secara serius setiap terjadinya amuk massa dalam perkara politik.

Pertarungan politik lokal yang diselenggarakan lewat pilkada serentak pada bulan Desember ini merupakan ujian berat bagi penegak hukum sebab perhelatan akbar demokrasi itu diselenggarakan ketika sebagian rakyat masih belum paham betul tentang makna menang dan kalah dalam berpolitik.

Di sini, di kalangan massa yang ekonominya pas-pasan, kalah dan menang dalam kompetisi politik serupa dan sebangun dengan hidup dan matinya ekonomi mereka. Itu sebabnya banyak yang berani melakukan perjuangan berdarah-darah untuk kemenangan dalam kompetisi politik.

Bahkan, sebagian politikus juga siap berdarah-darah demi kemenangan pilkada karena sebagian di antara mereka juga sudah habis-habisan dalam mengeluarkan biaya untuk terjun dalam pilkada.

Maka, tidak ayal lagi jika pertarungan politik adalah pertarungan hidup-mati yang sesungguhnya bagi banyak orang di negeri ini. Para pengangguran dan preman juga berkemungkinan ikut bermain dalam setiap kerusuhan yang terjadi.

Yang takkurang pentingnya adalah penegak hukum tidak menyerah menghadapi massa yang beringas. Jangan sampai ada kasus di mana polisi terkalahkan dalam sebuah kerusuhan yang berhubungan dengan pengamanan pilkada.

Yang dilakukan polisi di Simalungun, Sumatera Utara, adalah pesan demokrasi yang elegan, yang mengabarkan bahwa massa tidak bisa bermain-main dengan prosedur demokrasi yang sudah disepakati oleh rakyat yang direpresentasikan oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan pemimpin mereka di eksekutif.

Sejumlah parpol telah menyelenggarakan sekolah politik bagi kadaer mereka. Sukses sekolah politik itu bisa diukur dari ada tidaknya kerusuhan massa yang berasal dari pendukung parpol bersangkutan.

Tampaknya, kurikulum sekolah politik perlu memasukkan topik tentang etika politik dengan subtopik amuk massa sebagai kejahatan politik.

Dengan ikhtiar dari berbagai dimensi inilah, amuk massa terkait dengan perkara politik diharapkan akan semakin terkikis dan habis. (akl/ar)

Tags: 
Category: 
loading...

Related Terms



Loading...