25 January 2017

Mengapa Efek Cabai atau Lombok Hempaskan Jokowinomics ke Tembok?

JAKARTA- Ternyata, analisa tentang Trump effect bakal mengganggu perekonomian Indonesia, belum nyata. Yang ada justru cabai effect bikin pemerintahan Joko Widodo tak berdaya.

Awal tahun 2017 yang bershio ayam api, bisa jadi tahun cobaan bagi Presiden Joko Widodo. Baru saja berganti tahun, harga cabai di mana-mana naik tinggi.

Bahkan ada daerah yang harga cabai-nya mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Lebih mahal setimbang sekilogram daging sapi. Atas kejadian ini, rakyat hanya bisa berkeluh kesah.

Terkait melonjaknya harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya, sangat wajar bila rakyat kecil, atau biasa disebut kaum PDIP dengan wong cilik, menghujat pemerintahan Jokowi.

Apalagi, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 5 Januari 2017, mengalami kenaikan. Ditambah Tarif Tenaga Listrik (TTL) juga naik. Semakin memperparah kenaikan harga. Yang pada akhirnya menjungkalkan daya beli rakyat.

Saat ini, sebagian besar kelas menengah ke bawah, mengalami kemerosotan pendapatan. Mereka cemas mengalami penurunan kualitas hidup. baik dari sisi pendidikan, pendapatan, kesehatan, sandang, papan dan pangan.

Kabar buruk juga diberikan oleh Polri. Pengesahan STNK kendaraan bermotor, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara juga dinaikkan. Tak kira-kira kenaikannya antara 200% hingga 300%. Harga baru ini berlaku per tanggal 6 Januari.

Mulfachri Harahap, anggota DPR asal PAN mengkritik keras kinerja pemerintahan Jokowi yang dirasa semakin memberatkan rakyat. Kenaikan harga sangat memukul ekonomi rakyat dan membuat harga diri bangsa ini turun lagi.

Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK), Salamuddin Daeng berpandangan senada. Bulan-bulan ini, media banyak memuji keberhasilan pemerintahan Joko Widodo, termasuk mengakui adanya prestasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Mulyani dinilai sukses mengawal program amnesti (pengampunan) pajak. Penerimaan negara dari program ini, dibilang lumayan besar, padahal masih jauh dari target. Alhasil, tax amnesty dinilai berjasa besar dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia.

Salamuddin, mempertanyakan ulasan sejumlah media tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi. Bahkan Jokowi dibilang sebagai pemimpin terbaik di Asia. Pertanyaanya adalah, apa hasilnya untuk bangsa, negara dan rakyat? Ternyata gagal alias "Nol Besar", kata Salamudin.

Nol besar. Salamuddin mempertanyakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor tambang yang masih minim. Demikian pula royalti hasil tambang yang dinilainya masih sangat rendah. Jadi, karena rendah, pemerintah berhak untuk menerapkan kenaikan tarif STNK dan BPKB? Pemerintahan ini sama sekali tidak bergerak sedikitpun dalam mengatasi masalah keuangan," paparnya.

Kelihatannya Salamuddin ingin melawan arus dengan menyebut era Jokowi dan Menkeu Mulyani gagal mengatasi masalah keuangan negara. Pertama, pemerintah Jokowi bisanya hanya memeras rakyat dengan kebijakan menaikkan harga-harga, sewa, bunga dan pajak.

"Rakyat sedang susah karena pemerintah gagal mengatasi masalah makro ekonomi seperti inflasi, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Lha kok malah diperas dengan kebijakan menaikkan harga, sewa, pajak, ini penindasan yang lebih lengkap dari kolonial," papar Salamuddin.

Kedua; Pemerintah Jokowi hanya bisa menumpuk utang dalam mencari sumber keuangan dari luar negeri. Dalam 2 tahun ini, utang pemerintah bertambah sekitar Rp 1.000 triliun. Jauh lebih miris dibandingkan era sebelum Jokowi.

Ketiga; hingga hari ini, Menkeu Mulyani belum mengumumkan tambahan penerimaan negara dari tax amnesty. Bisa jadi, penerimaan negara tidak bertambah secara signifikan.

"Tax amnesti hasilnya nol besar. Program ini hanyalah mengampuni konglomerat dan taipan pengemplang pajak. Mengampuni para kriminal, melegalisasi uang haram mereka dan membebaskan mereka dari pajak," papar Salamuddin.

Keempat: kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, menunjukkan kualitas para pembantu Presiden Joko Widodo perlu dievaluasi. Celakanya, rakyat saat ini bak pepatah sudah jatuh tertimpa tangga.

Beban hidup rakyat sudah berat karena mahalnya harga, semakin berat dengan tingginya biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Terkait PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang , Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur kenaikan biaya STNK dan BPKB, Mahfud MD punya guyonan begini.

"Kata Presiden (Jokowi), kenaikan biaya STNK/BPKB terlalu tinggi. Polri & Kemenkeu mengaku bukan pihak yang menetapkannya. (Mungkin) Salahnya Habib Riziq. Hahaha," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga mantan Menhan era Gus Dur itu.

Di balik pernyataan itu, tentu punya makna khusus. Kok seolah-olah, semuanya lempar tanggung jawab. Padahal, saat ini, rakyat sedang susah dan resah. Karena semakin saratnya beban hidup. Seharusnya, pemerintah ada untuk mengurangi beban rakyat. Bukan malah mempertentangkan soal hoax. [ipe]
Cabai Effect Tumbangkan Jokowinomics

Category: 

 


loading...
loading...

BACA JUGA:      

Loading...