12 November 2019

Masuk List Panama Papers, Presiden Jokowi Harus ‘Gentleman’ Pecat Rini Soemarno

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo diminta bertindak tegas untuk memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, yang nama masuk dalam Panama Papers.

Pasalnya, nama-nama itu terindikasi melakukan praktik pengemplangan pajak dan pencucian uang.

“Makanya, kami minta Presiden Jokowi membersihkan ‘orang dalam’ yang terlibat dalam skandal Panama Papers ini,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto dikutip dari Aktual.com, Sabtu (9/4/2016).

Dalam data, nama-nama yang dirilis Panama Papers terdapat nama Rini Soemarno yang merupakan salah satu dari 2.961 orang Indonesia yang ada di daftar itu.

Presiden Jokowi, kata Yenny, tidak boleh melindungi para pengemplang pajak itu yang merupakan pihak-pihak pendosa negara dan telah merugikan negara akibat tindakannya itu.

“Negara Indonesia adalah negara yang memiliki wibawa sebagai pemerintahan dan entitas bangsa, maka tidak boleh melindungi para pengemplang pajak.”

Untuk itu, Fitra minta Jokowi bersikap gentleman untuk membersihkan membersihkan kabinetnya dari menteri-menteri yang tidak bersih.

“Apabila Jokowi tetap mempertahankn Rini Soemarno, maka hal itu bukan tindakan bijak dari seorang Presiden.”

Bahkan jika Jokowi tetap bungkam tak mau bersikap tegas, malah tetap bersikukuh mempertahankan dan mendukung Rini, meski skandal Panama Papers melibatkan Menteri BUMN itu, sama saja dengan Presiden telah mengorbankan nurani, rakyat, bangsa dan negara.

“Jangan sampai Presiden ngotot mempertahankan Menteri Rini yang berarti telah mengornankan kepentingan rakyat.”

Dengan kondisi itu, FITRA minta Presiden untuk segera me-reshuffle jajaran kabinetnya, terutama yang terdaftar namanya dalam Panama Papers, seperti yang dilakukan di negara-negara lain.

Tapi sayangnya, respon pemerintah justru dengan adanya Panama Papers malah mengebut pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

“Ini logika macam apa yang coba dihadirkan pemerintah? Ada skandal Panama Papers, malah mau kebut pembahsan tax amnesty yang hanya sebagai karpet merah buat pendosa negara.”

Lebih lanjut Yenny menegaskan, pihaknya menolak adanya pembahasan tax amnesty itu, karena bukan solusi untuk membangun sistem perpajakan di Indonesia.

“Seharusnya para pengemplang pajak dan pelaku money laundry itu ditindak tegas secara hukum bukan malah diampuni.”

Fitra juga meminta Jokowi melalui Menteri Keuangan membuka secara transparan terhadap nama-nama yang masuk dalam daftar Panama Papers itu.

“Dan menindak tegas secara hukum bagi yang terbukti mengemplang pajak dan melakukan money laundry itu.” (akt/mg)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...