24 August 2019

Lukman Hakim Saifuddin Dicopot sebagai Menag Cuma Kabar Palsu

KONFRONTASI - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, Muhammad Romahurmuziy mengatakan kabar pencopotan kader PPP Lukman Hakim Saifuddin dari posisi Menteri Agama adalah informasi palsu.

"Ini informasi palsu yang sengaja memperkeruh keadaan," kata Romahurmuziy saat dihubungi wartawan, Kamis (7/1).

Menurutnya, pergantian menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden. Disamping itu, penilaian buruk dari DPR atas kinerja Lukman belum tentu dinilai buruk pula bagi masyarakat.

"Komentar itu sebagai perbaikan dan evaluasi ke depan. Penilaian ‎buruk dimata DPR belum tentu buruk di mata rakyat, karena DPR sendiri juga buruk di mata rakyat. Soal pergantian Menag, itu info palsu yang disebarkan untuk menggangu kinerja kabinet. Presiden berkali-kali menegaskan tugas anggota kabinet hanya tiga, yaitu kerja, kerja dan kerja," ujar Romahurmuziy yang juga anggota DPR ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, mengatakan mayoritas pimpinan dan anggota komisi VIII menilai dan mengetahui buruknya kinerja Lukman Hakim dalam memimpin Kemenag.

Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Kemenag ditemukan dalam semua lini dari perkara yang besar, menengah hingga kecil dalam konteks pelayanan kepada masyarakat yang semuanya berpangkal dari buruknya mental dan kinerja birokrasi Kemenag yang dibina dan dipimpin Lukman Hakim.

Sodik Mudjahid memberikan contoh masalah besar. Antara lain perihal kerukunan umat beragama yang dirasakan sering meresahkan kaum mayoritas. Masalah menengah antara lain soal pembentukan Badan Pengelola keuangan Haji (BPKH) yang terkesan ditunda-tunda, soal Peraturan Menteri Agama (PMA)  tentang pemilihan rektor yang meresahkan kaum akademisi dan menghancurkan budaya demokrasi di perguruan tinggi dalam naungan Kemenag.

Kemudian, soal dana bantuan bos, dana tunjangan guru yang sampai hari ini masih nunggak dan memperparah kondisi ekonomi para guru, bantuan-bantuan sosial yang lambat diterima para calon penerima dan masih ada kasus kasus pungutan, haji yang selalu bermasalah, Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pasif, BAZ yang tidak produktif, feodalisme aparat kemenag terhadap mitra kerja kontraktor, suplyer, KBIH, Travel haji dan umroh dan lain-lain.

Adapun masalah kecil, menurut Sodik Muadjahid antara lain adalah soal ketidak sesuaian data dalam kertas kerja tim Kemenag yang sering terjadi dalam benerapa rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, sehingga terpaksa beberapa kali diundur.[rm/ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...