25 May 2019

KPU Tak Tunduk di Bawah Pihak Mana Pun

KONFRONTASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan pihaknya tidak tunduk kepada siapapun dalam menjalankan tahapan Pemilu 2019. KPU hanya tunduk pada konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan KPU (PKPU).

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU adalah lembaga yang mandiri, nasional dan independen sehingga tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi KPU dalam mengambil keputusan terkait pelaksanaan teknis tahapan pemilu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU. Termasuk, kata Pramono, soal debat capres-cawapres Pemilu 2019.

"KPU tidak tunduk kepada pendapat atau usul salah satu pihak, atau kedua belah pihak," ujar Pramono, di Jakarta, Jumat (11/1).

Tugas dari KPU, kata Pramono, adalah melayani pemilih dan peserta pemilu agar hak-haknya bisa terpenuhi. Karena itu, dalam proses debat, KPU harus melayani hak pemilih sehingga bisa mendapat informasi yang yang komprehensif terkait visi, misi, program dan citra pasangan calon.

"Kami juga harus melayani hak paslon agar melalui debat kandidat bisa menyampaikan visi, misi, program dan citra kepada masyarakat pemilih. Karena debat sejatinya adalah salah satu metode kampanye dan kampanye adalah penyampaian visi-misi paslon," jelas dia.

Pramono membantah jika dalam proses teknis debat, KPU tunduk atau berkompromi dengan timses pasangan calon. KPU, kata dia, tentunya mendengarkan masukan dari timses kedua belah pihak agar format debatnya bisa substansial.

"KPU tidak tunduk kepada siapapun. KPU dan kedua belah pihak duduk bersama dalam posisi yang setara, di mana KPU yang berperan sebagai leading sektor, namun tidak mengabaikan usulan dan masukan dari kedua belah pihak," ungkap dia.

 Tiga Polemik

Secara terpisah, Ketua KPU menjelaskan, tiga polemik seputar debat capres dan cawapres yang telah menyudutkan timses dan KPU sendiri. Bahkan, tiga polemik tersebut seolah-olah menganggap KPU tidak netral atau tunduk pada timses paslon.

Pertama, kata Arief, terkait kisi-kisi pertanyaan yang disampaikan ke paslon seminggu sebelum debat pertama berlangsung. Arief menegaskan bahwa kisi-kisi pertanyaan hanya abstraksi dari tema-tema debat, bukan pertanyaan seperti ujian atau cerdas cermat.

"Debat akan lebih seru, meskipun kisi-kisi pertanyaan diberikan karena nanti jawaban kandidat bisa ditanggapi oleh kandidat lain," kata dia.

Debat ini nantinya terdiri dari enam segmen dengan pembagian segmen pertama, penyampaian visi-mis, segmen kedua dan ketiga berisikan pertanyaan dari moderator yang sudah disiapkan oleh panelis, segmen keempat dan kelima adalah tanya jawab antara kandidat dan segmen terakhir closing statement dari masing-masing paslon.

Kisi-kisi pertanyaan hanya terjadi pada segmen kedua dan ketiga. Nanti, masing-masing paslon akan menjawab lima pertanyaan yang dipilih secara acak, namun sesuai dengan tema debat.

"Pertanyaan diberikan juga untuk menghindari debat yang teknis dan tidak substansial. Kita inginkan debat yang benar-benar

menyampaikan visi misi program kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu paham dan menggunakan referensi itu sebagai cara dia untuk menentukan pilihannya," terang dia.

Polemik kedua terkait pengurangan jumlah panelis, dari 8 panelis menjadi 6 panelis. Dua panelis ditarik oleh masing-masing timses, yakni Koordinator ICW Topang Adnan Husodo oleh timses Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh timses Prabowo-Sandi.

Arief mengatakan, KPU dan timses paslon membahas soal panelis cukup lama dan akhir menyepakati agar masing-masing paslon menarik satu orang panelisnya.

"Kami bersama-sama dengan 01 dan 02 bersepakat untuk mengurangi jumlah panelis. Jadi jangan kemudian dituduh macam-macam. KPU disangka berpikiran macam-macam bahkan ada beberapa tweet yang sudah menyerang secara pribadi pada saya. Jangan sampai digulirkan isu-isu yang negatif terus-menerus, hingga semuanya itu terbangun pikiran-pikiran negatif," tutur dia.

Polemik ketiga, lanjut Arief, terkait acara sosialisasi dan penyampaian visi misi paslon. Dalam mendesain acara sosialisasi ini, kata dia, KPU memperlakukan semua paslon dengan setara dan sama sehingga visi-misi dan program bisa tersampaikan secara luas. Namun, kata Arief, kesepakatan soal "siapa yang menyampaikan visi-misi" tidak tercapai.

"Nah akhirnya KPU bersama-sama dengan masing-masing paslon memutuskan penyampaian visi-misi akan diselenggarakan oleh masing-masing pasangan calon, tempat dan waktunya dipersilahkan ditentukan oleh masing masing paslon," katanya.(mr/bst)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...