22 August 2019

KPU Harus Tanggung Jawab Secara Hukum Banyaknya Anggota KPPS Meninggal Dunia

KONFRONTASI -  

Masalah nyawa manusia, warga negara Indonesia, tak bisa dianggap hal biasa. Apalagi hanya diusulkan untuk diberikan santunan. Dalam konteks banyaknya anggota KPPS meninggal dunia, bahkan mencapai 144 orang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus bertanggung jawab.

“Ini masalah nyawa warga negara Indonesia. Termasuk juga banyak yang sakit. KPU sejak awal bekerja ngasal tanpa perencanaan yang matang. Baru pemilu kali ini menelan banyak korban jiwa,” kata Ketua Perkumpulan Swing Voters Adhie Massardi, Kamis (25/4/2019).

KPU, kata Adhie, harus melakukan evaluasi, dan publik juga harus tahu penyebab meninggal dunia dan sakit-sakit itu. KPU pun harus segera melibatkan atau memanggil IDI, untuk meminta investigasinya

Adhie mengaku, dirinya tidak tahu, dan bahkan terpikir pun tidak ada hal yang sangat besar itu. Ini karena hanya diberitahu dengan santai, bahwa suara naik, meninggal naik, sakit naik.

Hal-hal seperti itu, menurutnya sangat tidak etis, dan keterlaluan. “Mereka yang sakit dan meninggal dunia itu orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam demokrasi,” kata Adhie.

Jadi, lanjut Adhie, apa yang dikatakan dokter ahli paru-paru bahwa keletihan, bersama depresi yang menyatu, apalagi usia tidak muda dipaksa untuk bekerja sama larut malam, bahkan sampai pagi, salah satu faktor penyebab sakit dan bahkan meninggal dunia.

Namun begitu, masih menurut Adhie, untuk tahu penyebab pastinya harus diteliti lebih dalam. “Kalau perlu ada otopsi, sehingga kumpulan penyebabnya jelas, apakah betul yang meninggal karena usianya 50 tahun,” katanya.

Lainnya, sangat mungkin yang membuat depresi itu, adanya kejadian dilapangan yang aneh-aneh. “Orang kan kaget. TPS ditutup, tiba-tiba kotak TPS, di bawa kabur atau dicuri. Ini saya baca di media,” katanya.

“Saya dapat baca lagi, ada korban meninggal dunia, istrinya bilang.
Sebelum meninggal, suaminya ini depresi kenapa harus ada pemilu ulang di TPS- nya, padahal menurutnya baik-baik saja dan bejalan dengan lancar,” kata Adhie lagi.

Nah, dalam hukum, ada delik. Di mana delik ini menyatakan barang siapa melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kematian, meninggal ini dia menjadi tersangka dan harus mempertanggung jawabkan di dalam hukum, misalnya seorang supir yang lalai dan mengakibatkan meninggalnya seseorang maka dia harus bertanggung jawab di dalam hukum.

“Dalam konteks ini menurut saya yang wajib bertanggung jawab adalah KPU. Unsur kelalaiannya ada di KPU itu,” tutup Adhie.(Jft/BeritaBuana)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...