23 April 2019

KPU dan Kebodohan Berdemokrasi

KPU dan Kebodohan Berdemokrasi
Oleh: Ryaas Rasyid, Mantan Menteri Otonomi Daerah

Tadi saya beri komentar atas praktek demokrasi kita yg dalam beberapa hal mengenyampingkan faktor kecerdasan publik sebagai basisnya.

Soal demokrasi berbasis kecerdasan tampaknya masih merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan.

Dalam praktek politik di era liberalisme ini, praktek demokrasi malah seringkali mengeksploitasi kebodohan atau bahkan mengembangkan suasana kebodohan sehingga banyak orang terdidik mendadak bodoh  dan sukarela mempertontonkan kebodohan mereka di ruang publik. Padahal dalam suatu lingkungan peradaban yg rasional,  KEBODOHAN, kalau pun masih dimiliki, seharusnya disembunyikan.

Contoh paling telanjang adalah semangat mengikutkan orang gila sebagai pemilih dengan alasan hak warganegara. Saya kaget bahwa ini justru diprakarsai oleh negara (KPU). Kalau orang sakit biasa dan orang di penjara (sepanjang tidak dicabut hak pilihnya) didaftar dan dibantu agar dapat menggunakan hak pilihnya itu masih bisa diterima akal. Tapi orang gila gimana?

Apa KPU lupa bahwa "memilih" itu pakai pertimbangan untuk menentukan sikap diantara beberapa pilihan yg tersedia? Memilih dalam konteks demokrasi secara normalnya mempertimbangkan kepribadian calon, program yang ditawarkan dan ideologi partai pengusungnya. Itulah proses rational choice.

Demokrasi adalah sebuah peradaban, bukan permainan. Maka syarat berdemokrasi mengharuskan tersedianya tingkat kecerdasan dan kesejahteraan tertentu. Terjemahannya adalah pendidikan yang cukup, kesadaran rasional atas realitas yg dihadapi, kesejahteraan minimal dan lingkungan kebebasan sosial-politik yang memungkinkan terjaminnya keamanan publik bagi setiap orang untuk mengekspressikan sikap dan pandangannya atas sesuatu isyu atau sesuatu realitas.

Maka, bagaimana kita meletakkan kebijakan "membantu" seseorang yg jiwanya terganggu alias gila dalam mengeksekusi hak kebebasan itu dalam pemilu? Bukankah logika warganegara dalam menentukan pilihannya harus berbasis pemahaman atas hal-hal yang saya sebutkan diatas? Dan untuk maksud itu seseorang perlu ikut hadir dalam kampanye, baca berita atau nonton TV untuk menyimak apa yang disampaikan oleh para calon dan partai pengusung mereka tentang hal yg mereka perjuangkan dan akan mereka lakukan kelak jika terpilih. Lalu bagaimana orang gila menentukan pilihan tanpa memahami apa yg dia pilih?

Janganlah mempermalukan bangsa besar ini dengan pertunjukan telanjang atas hilangnya karakter dan komitmen rasional kita dalam berdemokrasi. Kecuali kita sepakat menjadikan Indonesia sebagai panggung besar srimulat di pentas peradaban global.

Maaf.

21 januari 2019

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...