26 August 2019

Konflik Golkar dan PPP Ciptakan Kesan Jokowi-JK Otoriter

KONFRONTASI - Mantan Wakil Ketua DPD La Ode Ida meminta Presiden Joko Widodo  tampil terbuka untuk menjelaskan ke publik terkait keputusan yang diambil pemerintah terkait kemelut di internal Partai Golkar dan PPP. Langkah itu penting agar Jokowi tidak dianggap administrator otoriter dan pencipta politik adu domba.

"Harus diakui konflik dualisme di Partai Golkar dan PPP tak bisa dipungkiri sebagai akibat standar ganda dari Kemenkumham. Dan bukan mustahil akan menciptakan kesan kepemimpinan Jokowi-JK bergaya otoriter dengan mengacak-acak partai yang berseberangan dengan pemerintah," kata Laode Ida  Jumat (13/3).

Padahal dalam demokrasi, perbedaan politik sebagai hal yang wajar dan bahkan parpol yang berseberangan dengan pemerintah diperlukan agar tercipta prinsip check and balances menuju terciptanya kebijakan yang berkualitas.

"Dan pada akhirnya penciptaan pemerintah yang tidak sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan atau menyelenggarakan negara," katanya lagi.

Jadi, menurut Laode Ida lagi, perbedaan politik itu dan keberadaan partai yang berseberangan dengan pemerintah harus dinikmati dan diapresiasi, bukan malah dihabisi dan diseragamkan.

Namun dia tidak memungkiri kalau ada kelompok elit di internal dua parpol itu yang membujuk pemerintah untuk melakukan intervensi. Laode Ida juga mengatakan ada aktor lain di sekitar Jokowi dan JK yang menghendaki agar Kemenkumham membuat keputusan seperti itu.

"Maka dicarikanlah berbagai caranya sehingga muncul keputusan administrasi politik hukum parpol dari kemenkumham yang dinilai berpihak dan menciptakan kemelut di internal dua parpol tersebut," kata Laode Ida.

Menurutnya sungguh sangat memprihatinkan kalau Presiden Jokowi menerapkan praktek demokrasi yang setback alias mundur kebelakang. 

"Saya sebagai pendukung Jokowi-JK tak menginginkan itu terjadi. Jadi Jokowi perlu klarifikasi. Dan akan lebih baik jika Jokowi berkonsentrasi mewujudkan janji-janji politiknya sambil mendorong kemandirian parpol, " demikian Laode Ida.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM berpihak pada kubu Agung Laksono untuk Golkar dan Romahurmuziy terkait dualisme PPP.[rm/ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...