24 August 2019

Komisioner KPU Mulai Kaji Pokok Gugatan BPN Prabowo-Sandi

KONFRONTASI -       Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan gugatan mereka atas hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat, 24 Mei 2019 malam. Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat pun langsung mempelajari pokok permohonan seluruh sengketa yang diajukan Prabowo-Sandi.

Komisioner KPU Pramono Ubaid mengatakan, penelitian kembali pada pokok gugatan yang dilayangkan oleh kubu 02 merupakan upaya untuk memahami substansi gugatan tersebut. Selain mempelajari gugatan, Pramono mengatakan pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan seluruh KPU provinsi dan kabupaten/ kota untuk menyusun jawaban atas pokok gugatan. 

“Jawaban tersebut akan dibuat secara jelas, baik dari sisi kuantitatif maupun uraian kronologisnya,” kata Pramono, Minggu, 26 Mei 2019.

Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya tengah menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi gugatan sengketa Pemilu 2019 agar lebih efektif dan efisien. Strategi yang tengah disiapkan itu akan disajikan di pengadilan ini.

"Itu yang lagi kita bahas sekarang dengan kuasa hukum, sampai tanggal 27 Mei nanti,” ucap dia.

Sementara itu, Kuasa hukum KPU RI dalam menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden, ANP Law Firm mengaku memiliki rekor kemenangan yang signifikan saat membela penyelenggara pemilu. Ketua tim hukum sengketa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Ali Nurdin mengatakan firmanya sempat ditunjuk sebagai kuasa hukum KPU untuk sengketa parpol peserta pemilu legislatif 2013 dan 2014. 

"Pada 2014 ada 903 perkara, yang berhasil kami tangani 880 menang, 23 yang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keberhasilan 97,5 persen," ujar Ali Nurdin.

Pada Pemilu 2014, untuk sengketa pilpres, ia menjadi wakil ketua tim mendukung ketua tim Adnan Buyung Nasution. Saat itu, KPU RI memenangkan sengketa pilpres.

Untuk Pemilu 2019, selain ditunjuk mendampingi KPU dalam sengketa pilpres, ANP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU menghadapi sengketa partai politik peserta pemilu. 

"Di Bawaslu, kami juga menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa partai politik di PTUN," ucap dia.

Selain itu, dalam pilkada serentak Ali Nurdin mengatakan juga didapuk menjadi tim konsultan hukum KPU provinsi, kabupaten dan kota yang digugat ke MK. Untuk sengketa pilpres pada 2019 ini, Ali Nurdin mengaku tidak melihat tantangan yang berbeda dibandingkan gugatan-gugatan pemilu sebelumnya. 

"Tantangannya biasa saja ya. Yang namanya pemilu ada yang menang dan ada yang kalah. Tentunya yang kalah mempersoalkan masalah tahapan dan kami selaku kuasa hukum tentunya menyiapkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan tugasnya dengan baik," ucap Ali Nurdin. 

Untuk diketahui, KPU menerima 316 gugatan untuk sengketa pemilu DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota. Selain itu, mereka juga menerima sembilan gugatan yang berasal dari peserta pemilu DPD, dan satu gugatan pemilu presiden yang diajukan oleh kubu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Berkaitan dengan hasil Pilpres 2019, Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 51 bukti untuk memperkuat dalil gugatannya. Bukti tersebut terdiri dari dokumen dan keterangan saksi.

Bambang mengatakan bukti tersebut kemungkinan akan bertambah saat proses persidangan. Untuk menghadapi gugatan tersebut, selain dengan ANP Law Firm, KPU juga dibantu oleh empat firma hukum lainnya yakni Master Hukum & Co, HICON Law & Policy Strategic, Abshar Kartabrata & Rekan serta Nurhadi Sigit & Rekan.(Jft/PR)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...