27 May 2017

Karut Marut Lahan di Batam: Dewan Kawasan Ambil Alih Penanganan IPH

KONFRONTASI -  Penanganan Izin Peralihan Hak (IPH) diambil alih oleh Dewan Kawasan FTZ dari BP Batam.

Hal ini diungkapkan oleh Sesmenko Perekonomian, Lukita Dinarsyah Towo saat dialog singkat bersama Kadin Batam, Jumat (19/5/2017) sore.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis DK-PBPB Batam itu, hal itu dilakukan karena BP Batam tak mampu lagi menyelesaikan persoalan IPH atas lahan-lahan yang ada di Batam.

Menurutnya, persoalan lahan di Batam memang menjadi isu yang tidak mudah diselesaikan.

Mulai dari sisi UWTO, tumpang-tindih kepemilikan, hingga IPH.

Menurut dia, perbaikan dalam persoalan lahan di Batam tidak dapat diselesaikan semudah membalikan telapak tangan.

Soal IPH ini, tim teknis baru mendapatkan laporan, bahwa IPH yang tercatat di BPN ada 220 ribu. Sementara di BP Batam hanya 40 ribu. Berarti ada 180 ribu peralihan yang tidak tercatat oleh BP Batam.

“BP Batam punya kesulitan, apakah biaya IPH ini akan dibebankan kepada pemegang hak terakhir atau dibebankan ke semua pemegang hak selama proses jual beli lahan terjadi. Ini sesuatu yang tidak bisa mereka putuskan. Maka ditarik ke DK," tuturnya.

Hal ini pun tengah dipelajari secara mendalam oleh tim teknis, apakah benar IPH tidak dapat dikeluarkan oleh BP Batam hanya karena alasan tersebut.

"Jadi kita akan lihat secara menyeluruh dulu. Kita akan koordinasi dengan BPN juga. Case by case pasti akan berbeda. Kita akan lihat tipelogi dari isu-isunya soal IPH ini. Dari situ baru kita bisa kasih kebijakan ke BP Batam ini loh solusi-solusinya," ucap Lukita menjawab keluhan para pengusaha yang hadir saat itu.Sementara itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, saat ini industri properti menjadi menopang perekonomian Batam.

Namun sayangnya, para pengusaha yang bergerak di sektor ini merasa dipersulit oleh kebijakan BP Batam, satu diantaranya mengenai pengurusan IPH.

"Kami harap ini bisa masuk ke catatan tim teknis. Kalau pelayanan dari BP Batam tidak ada perubahan juga, kita minta pertimbangkan untuk mencari orang baru yang memahami sejarah dan sistem administrasi di Batam saja," kata Jadi.

Seorang pengusaha properti, Yusmen Liu menambahkan selain kondisi ekonomi makro, lesunya industri properti di Batam dipengaruhi oleh birokrasi yang terlalu kompleks dari BP Batam.

"Pertumbuhan sektor properti 2015 secara makro menurutn. Tapi yang benar-benar terasa di 2016 itu sudah stagnan. Itu karena dipengaruhi ekonomi global, ditambah lagi dari sisi regulatornya yang mempengaruhi. Bukan cuma IPH. Pengurusan fatwa planalogi saja satu tahun prosesnya di BP Batam. Kami punya lima proyek terkendala semua karena itu. Kami mau keluarkan duit untuk proyek itu saja nggak bisa," tutur Yusmen Liu.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Lukita pun menjawab diplomatis bahwa Dewan Kawasan masih bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang cukup banyak di Batam.

"Semua itu nggak mungkin diselesaikan secepat kilat. Kita juga ingin melihat Batam ini tumbuh lebih cepat daripada daerah lain. Contoh antara BP Batam dengan Pemko Batam, sudah mulai ada proses perpindahan aset. Yang dulu mungkin nggak dilakukan tapi sekarang pelan-pelan dikerjakan, sehingga Pemko juga bisa bekerja sesuai kewenangannya. Agar isu-isu seperti banjir bisa selesai, dengan pengalihan aset itu," ucap Lukita.(Juft/Trbn)

Category: 

loading...

Related Terms



News Feed

Loading...

Baja juga