29 March 2017

Jokowi Jatuh karena Gang of Four?

JAKARTA- Kisruh yang belakangan terjadi di pemerintahan, dinilai sebagai momentum tepat untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, program kerja dan kebijakan Jokowi tidak sesuai dengan visi misi partainya. Sebab, kebijakan Jokowi kerap bertentangan dengan rakyat kecil.

Media sosial, elite dan  para aktivis selalu menyebut JK, Surya Paloh, Rini Sumarno, Megawati sebagai '' Gang of Four alias para senior'' yang menyulitkan Jokowi karena benturan kepentingan, dan itu cerminan politik transaksional. Publik pun mengingat kembali Gang of Four era Mao Zedong di RRC, dan di sini seolah Gang of Four itu ada di lingkaran Jokowi itu. Jokowi bakal jatuh karena benturan kepentingan kelompok Gang of Four yang elitis dan predatoris  itu, kata para analis dan jurnalis. ''Itu faktanya,'' ujar Ir Syafril Sofyan, aktivis dan analis politik.

"Siapapun yang mau menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang. Karena celahnya banyak sekali," tegas aktivis Effendi, dalam sebuah diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Untuk itu, kata Effendi, peluang untuk menjatuhkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu cukup besar. Menurutnya, peristiwa pergantian pemerintahan seperti Gusdur ke Megawati bisa terjadi. Dan  terlihat dalam APBN-P 2015 yang menunjukan adanya kenaikan target penerimaan pajak, cukai, hutang, dan pungutan lain. Sementara semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menurun.Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)  Salamuddin Daeng mengatakan pemerintahan Jokowi semakin jauh dari rakyat. 

Hal ini terlihat dalam APBN-P 2015 yang menunjukan adanya kenaikan target penerimaan pajak, cukai, hutang, dan pungutan lain. Sementara semua anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menurun.

"pemerintah Jokowi-JK semakin jauh dari rakyat, bukti nyata ada dalam APBN-P yang diajukan kepada DPR," kata Salamuddin, pada diskusi 100 hari Jokowi, di Jakarta, Rabu (28/1).

Dalam APBN-P tahun 2015, pendapatan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.484.589, 3 miliar, meningkat Rp104.597, 7 miliar atau 7,6 persen dibandingkan target dalam APBN tahun 2015. Kenaikan tersebut bersumber dari peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan, dan ekstensifikasi wajib pajak baru.

Menurutnya, aneh jika pemerintah memperluas wajib pajak bersamaan dengan persetujuan MoU dengan PT Freeport Indonesia yang melanggar konstitusi.

Category: 

loading...

Berita Terkait

Baca juga


Loading...