21 November 2017

Jokowi, Indonesia Dikuasai Kartel Pangan dan Mafia Sembako

KONFRONTASI-Gejolak harga kebutuhan pokok yang sering terjadi selama ini ternyata membuat nyali pemerintah ciut. Bagaimana tidak, untuk mengendalikannya saja pemerintah sampai harus menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pekan lalu, Presiden Jokowi sudah meneken perpres tersebut. Dalam perpres tersebut memuat sebanyak 14 jenis barang kebutuhan pokok, antara lain beras, kedelai, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar (bandeng, kembung, tongkol, tuna, cakalang).

Nah, atas semua kebutuhan pokok rakyat itu, Kementerian Perdagangan berhak menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, serta mengelola ekspor-impor. “Mekanismenya sedang kita siapkan,” kata Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan.

Perpres ini tampaknya ingin menangkal aksi spekulan yang sering mempermainkan pasokan dan harga kebutuhan pokok rakyat. Maklum, saat ini pasar hanya dikuasai segelintir pedagang besar dan mafia impor. Bayangkan saja, saat puncak panen raya beberapa waktu lalu, harga beras malah melambung tinggi. Begitu pula halnya dengan beberapa harga pangan lainnya. Apalagi sebagian besar komoditas pangan diimpor.

Data Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia yang diterima situs ini memperlihatkan sebanyak 65% kebutuhan pangan Indonesia berasal dari impor. Catatan lain mengungkapkan, pada akhir 2014, nilai impor pangan negara ini mencapai lebih US$ 5 miliar.

Ketua KPK nonaktif, Abraham Samad pernah mengatakan, hingga kini impor pangan terus berlangsung, bahkan semakin masif karena ada permainan yang menciptakan seolah-olah Indonesia kekurangan bahan pangan. Contohnya, kata Samad, impor daging sapi. Padahal, dalam catatan KPK, produksi daging sapi di Indonesia besar dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Terungkapnya kasus korupsi impor daging sapi pada Januari 2013 yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq, menjadi bukti kuat praktik ini. KPK pun mengakui menemukan banyak mafia impor pangan dalam bentuk kartel-kartel. Kartel pangan ini diduga kuat punya jaring ke pihak pengambil keputusan.

Kartel dan mafia pangan pun diduga terjadi pada impor pangan lainnya, seperti gandum, tepung terigu, gula dan kedelai. Pada produk pangan tertentu, sudah berpuluh tahun pemerintah tidak berkutik terhadap sepak terjang sebuah kelompok usaha besar.

Pertanyaannya sekarang adalah, apakah perpres itu bisa berjalan efektif menghadapi kartel yang sudah puluhan tahun menancapkan kukunya di pasar? Inilah yang harus diuji. Sebab, bukan hanya kartel yang akan dihadapi, tapi juga infrastruktur di lapangan. Agar perpres tersebut bisa mulus berjalan di lapangan harus didukung sistem informasi dan kelembagaan yang rapi, mekanisme pengawasan yang ketat, serta koordinasi tim pengendali pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanpa dukungan infrastruktur di atas, perpres itu jelas mandul. (http://indonesianreview.com)

Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...