25 January 2020

Jokowi Dinilai Biarkan Kepentingan Politik Kuasai Pucuk Pimpinan Lembaga Hukum

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai telah membiarkan pelemahan gerakan antikorupsi. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai Jokowi terus berkompromi dengan kepentingan partai penyokong sehingga lembaga-lembaga hukum yang seharusnya jadi pilar antikorupsi menjadi reyot.

"Jokowi telah kehilangan keberanian dan indepedensi," kata Ade, Ahad 25 Januari 2015.

Ade mengatakan sebagai presiden Jokowi seharusnya tidak melakukan kompromi politik yang cenderung melawan kepentingan rakyat. ICW juga mengeritik Jokowi akan kentalnya unsur politik dalam penentuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian.

Menurut Ade, Jokowi membiarkan kepentingan politik merambat dan menguasai pucuk pimpinan lembaga hukum. Setelah memilih politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jokowi kembali mengangkat politikus Partai Nasdem Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Kini, Jokowi mengangkat Budi Gunawan, mantan ajudan Megawati Soekarnoputri, sebagai Kapolri.

Ade melihat, Jokowi tak mampu membendung seluruh kepentingan partai dan elit yang menyokong dirinya. Di tengah polemik KPK dan Polri, ICW menilai Jokowi tak punya sikap yang jelas. Pilihan sikap Jokowi yang cenderung normatif justru mengambang dan tak memberikan kekuatan pada pemberantasan korupsi.

"Rencana aksi Jokowi soal anti korupsi tak jelas," ujar Ade.[mr/tmp]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...