21 November 2019

Joko Widodo sebaiknya Mundur dan Minta Maaf pada Rakyat/Kubu 02 ketimbang Didiskualifikasi Rakyat akibat Kejahatan Kecurangan Pemilu

KONFRONTASI-  Capres Joko widodo dan KPU harus mundur dan meminta maaf  pada rakyat, kubu 02 dan bangsa Indonesia  karena menghancurkan daulat rakyat dan demokrasi, menodai amanat konstitusi dan amanat rakyat dengan kejahatan kecurangan pemilu masif dan kegagalan ekonomi. Jika tidak, gerakan kedaulatan rakyat akan mencapai ratusan ribu warga, bahkan sejuta orang untuk menumbangkan kejahatan pemilu dengan dampak diskualifikasi Jokowi dan ambruknya rezim Jokowi ini. Dan aksi ini mendapat dukungan/simpati AS/Uni Eropa dan  sekutunya, yang sudah mengetahui kejahatan pemilu curang ini , malah ditandai dengan penarikan keluar  dana trilyunan rupiah dari  Indonesia.  Dalam beberapa hari ini sudah Rp11 trilyun dana  minggat keluar dari Indonesia dan BI pun mulai panik dan blingsatan kalau arus dana keluar itu berkelanjutan. Jokowi ngeblok ke China komunis dan itu tercela dan dimusuhi oleh AS/ Uni Eropa dan sekutunya.

Demikian saran dan pandangan Bennie Akbar Fatah, aktivis senior Gerakan 1998 dan mantan pimpinan KPU era Presiden Habibie. Bennie Fatah yang sahaja ini, adalah mantan Direktur Pengeboran korporasi Migas AS di Asia Tenggara dan alumni sekolah  drilling minyak Texas, USA. Jokowi , katanya, harus belajar dari Soekarno, Soeharto dan Gus Dur-Megawati yang memilih mundur ketimbang diserbu, didemo dan dilengserkan rakyat banyak dengan potensi konflik horisontal.

KPU, katanya,  harus minta maaf karena semua komisionernya terancam hukuman penjara dengan meninggalnya lebih 500 petugas KPPS dan kecurangan pemilu dimana menurut pasal 542, soal salah input yang mengakibatkan hilangnya 1 suara, bisa dikena pidana penjara hingga 4 tahun. Apalagi Situng yang diketahui salah input ribuan kali.

Para analis dan aktivis menganalisis, ujarnya,  pada 22 Mei dan 25 Mei 2019 ini, percuma KPU paksakan menang Jokowi-Maruf karena pemilu tidak jurdil, KPU-nya tidak kredibel, dan pergolakan daulat rakyat bakal deras merobohkan kejahatan pemilu dan mendiskualifikasi Jokowi (01).

Kalau KPU,katanya,  paksakan menang Jokowi (paslon 01) bakal jadi krisis legitimasi dan pasar bakal menolak, seirama dengan perlawanan daulat rakyat oleh civil society dan kubu 02. Rupiah bakal ambruk dan krisis ekonomi membayangi RI sampai akhirnya jatuh Jokowi yang selama ini ngeblok ke China RRC. (*FF)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...